Penetapan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah tanpa bukti medis kehamilan: Studi penetapan Pengadilan Agama Soreang nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Sor

Hasanah, Nurul (2026) Penetapan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah tanpa bukti medis kehamilan: Studi penetapan Pengadilan Agama Soreang nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Sor. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (83kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) 3_plagiarisem.pdf Download (532kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (340kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_ba2.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB)
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB)
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini menjelaskan adanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor Perkara 327/Pdt.P/2021/PA.Sor, pemohon mengajukan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan anaknya, namun dari 14 alat bukti yang diajukan tidak satupun berupa dokumen yang membuktikan fakta kehamilan tersebut, sehingga bukti hanya bersandar pada keterangan lisan orang tua dan anak pemohon, tetapi Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Hal ini tidak selaras dengan UU No.16 Tahun 2019 Pasal 7 keadaan mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui implementasi penerapan pembuktian dalam perkara dispensasi perkawinan dengan alasan kehamilan di Pengadilan Agama Soreang. 2) mengetahui pertimbangan dan landasan hukum hakim dalam penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Sor tentang dispensasi kawin. 3) mengetahui dispensasi tanpa bukti medis kehamilan dalam perspektif maslahah mursalah. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch, yang menekankan keseimbangan antara asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, serta Teori Maslahah Mursalah yang menempatkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan pokok penetapan hukum. Teori ini digunakan untuk mengevaluasi pertimbangan hakim dalam perkara ini telah mencerminkan kesesuaian antara ketentuan formal hukum positif dengan pertimbangan kemaslahatan dalam praktik peradilan agama. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu berfokus pada kajian penerapan kaidah dan norma hukum positif melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teks hukum yang dianalisis adalah Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Sor tentang dispensasi kawin, yang dianalisis bersama UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019. Hasil yang dipaparkan pada penelitian ini adalah 1) implemntasi pembuktian dalam perkara ini menunjukkan kesenjangan antara standar ideal yang mensyaratkan surat keterangan dokter spesialis kandungan, dengan praktik yang hanya bertumpu pada keyakinan subjektif hakim atas keterangan para pihak tanpa verifikasi objektif. 2) Majelis Hakim mendasarkan perngabulan dispensasi pada Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan logika pencegahan zina, yang secara jelas mengutamakan asas kemanfaatan di atas asas kepastian hukum, disertai pertimbangan sosiologis untuk mencegah pasangan melangsungkan nikah siri. 3) dalam perspektif maslahah mursalah, penetapan tersebut dapat dipahami sebagai upaya meraih maslahah daruriyyah berupa hifz al-din dan hifs al- nasl, namun belum memenuhi syarat rasionalitas karena fakta kehamilan tidak terverifikasi secara objektif.

Actions (login required)

View Item