Implementasi manajemen perubahan organisasi melalui model kotter: Studi kasus kebijakan pemisahan badan haji dan umroh di Kementerian Agama Ke Kementrian Haji dan Umroh di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

Mubarok, Muhammad Adnan (2026) Implementasi manajemen perubahan organisasi melalui model kotter: Studi kasus kebijakan pemisahan badan haji dan umroh di Kementerian Agama Ke Kementrian Haji dan Umroh di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) abstrak fix.pdf Download (185kB) | Preview
Preview	Text (SUKET BEBAS PLAGIASI) LPPS Muhammad Adnan Mubarok.pdf Download (240kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) daftar isi fix.pdf Download (229kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I fix.pdf Download (357kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (557kB)
	Text (BAB III) BAB III FIX.pdf Restricted to Registered users only Download (817kB)
	Text (BAB IV) BAB IV FIX.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA FIX.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN FIX.pdf Restricted to Repository staff only Download (796kB)

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 memindahkan seluruh urusan penyelenggaraan haji dan umrah dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji dan Umrah. Sejak Januari 2026, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tidak lagi berada dalam struktur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Perubahan kelembagaan berskala besar semacam ini menuntut pengelolaan yang sistematis agar tidak menimbulkan resistensi, kebingungan peran, dan penurunan mutu pelayanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi manajemen perubahan organisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dalam mengadaptasi kebijakan tersebut, dengan tiga fokus, yaitu penciptaan rasa urgensi, komunikasi visi perubahan, dan pelembagaan perubahan dalam budaya kerja organisasi. Landasan teori yang digunakan adalah Model Delapan Tahapan Perubahan John P. Kotter sebagai teori utama, khususnya tahap pertama, keempat, dan kedelapan, didukung Model Tiga Tahap Kurt Lewin dan konsep kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan informan kunci yang ditetapkan secara purposive, dilengkapi catatan lapangan dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan konfirmasi ulang kepada informan. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan pokok. Pertama, rasa urgensi tidak dibangun melalui proses persuasif, melainkan diterima sebagai konsekuensi mandat hukum; peneliti menyebutnya urgensi mandatoris. Kedua, yang berlangsung adalah komunikasi kebijakan berupa penegasan pembagian kewenangan, bukan komunikasi visi sebagaimana disyaratkan Kotter. Ketiga, perubahan telah mapan secara struktural melalui instrumen hukum, penghapusan nomenklatur, dan pemisahan kantor, tetapi belum tertanam pada tingkat budaya; peneliti menyebutnya pelembagaan regulatif dan pelembagaan melalui ketiadaan.

Actions (login required)

View Item