Perlindungan konsumen atas penyebaran data debitur dalam penagihan digital oleh Platform pinjaman Online menurut peraturan otoritas jasa keuangan nomor 5 tahun 2022

Habibi, Ilham (2026) Perlindungan konsumen atas penyebaran data debitur dalam penagihan digital oleh Platform pinjaman Online menurut peraturan otoritas jasa keuangan nomor 5 tahun 2022. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text 3_plagiarisem.pdf Download (478kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (76kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (275kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (28kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (36kB) | Request a copy

Abstract

Dewasa ini berbagai permasalahan di kalangan masyarakat lahir diakibatkan oleh perkembangan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi salah satunya adalah akses Pinjaman Online, masyarakat umum sebagai debitur seringkali merasa terancam dengan data yang diberikan kepada kreditur sebagai jaminan. Dalam beberapa kasus bahkan ketika terdapat debitur yang lalai terhadap kewajibannya mendapati konsekuensi dengan penyebaran data secara ilegal oleh platform pinjaman online. Walaupun dengan hadirnya kemudahan ini sejatinya data pribadi adalah sebuah privasi yang seharusnya tidak disebarkan secara sewenang-wenang (persoonlikheidsrechten). Tentu ini adalah masalah bersama yang seharusnya memiliki jaminan dalam bentuk perlindungan konsumen sebagaimana kedudukannya diatur dalam POJK No. 5 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum perlindungan konsumen terhadap penyebaran data debitur dalam praktik penagihan digital, mengkaji kedudukan hukum dan perlindungan hak debitur sebagai konsumen sekaligus subjek data pribadi, serta menganalisis relevansi penyebaran data debitur terhadap pemenuhan tanggung jawab perdata penyelenggara platform pinjaman online. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Lawrance M. Friedman menurut teori pembagian sistem hukum; Legal substance (landasan hukum), legal structure (lembaga penegak hukum), legal culture (keberjalan hukum) menjadi dasar teori dalam penelitian ini, ditunjang dengan legal standing yang jelas melalui peraturan-peraturan hukum yang berlaku di negara ini menjadi pisau analisis untuk membedah permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur telah diatur dalam POJK No. 5 Tahun 2022, Meskipun demikian, implementasi pengaturan tersebut masih menghadapi kendala dalam praktik penagihan digital. Debitur tetap memiliki hak atas pelindungan data pribadi meskipun berada dalam keadaan wanprestasi. Penyebaran data pribadi di luar tujuan pemrosesan yang sah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan tanggung jawab perdata penyelenggara berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan penyelenggara terhadap prinsip pelindungan data pribadi, serta penegakan hukum yang lebih efektif guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi konsumen.

Actions (login required)

View Item