Analisis Yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 121/PUU-XXII/2024 tentang pengawasan sistem merit aparatur sipil negara perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Lestari, Feby Ayunda (2026) Analisis Yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 121/PUU-XXII/2024 tentang pengawasan sistem merit aparatur sipil negara perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (172kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (238kB) | Preview
Preview	Text 3_plagiarisem.pdf Download (286kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (265kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (380kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (471kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (583kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB) | Request a copy

Abstract

Pengawasan sistem merit ASN merupakan unsur penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik. Sebelum UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, pengawasan dilakukan oleh KASN sebagai lembaga independen, namun setelah perubahan regulasi dialihkan kepada Kementerian PANRB dan BKN dalam struktur eksekutif sehingga menimbulkan kekhawatiran atas independensinya. Hal ini kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi, dan melalui Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024 ditegaskan bahwa pengawasan sistem merit harus dilakukan oleh lembaga independen untuk menjamin objektivitas, profesionalitas, dan netralitas ASN. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024 terkait pengawasan sistem merit ASN, (2) mengetahui implikasi yuridis putusan tersebut terhadap pengawasan sistem merit Aparatur Sipil Negara, dan (3) mengetahui analisis siyasah qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024. Dalam menganalisis permasalahan, menggunakan teori siyasah qadhaiyyah. Teori ini digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi serta dampak putusan-putusan tersebut terhadap sistem pengawasan ASN dari sudut pandang hukum positif dan hukum ketatanegaraan Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan bahan hukum yang berkaitan dengan pengawasan sistem merit ASN. Untuk menilai kesesuaian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dengan prinsip negara hukum dan keadilan dalam siyasah qadhaiyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 menegaskan perlindungan sistem merit sebagai bagian dari negara hukum serta pentingnya independensi pengawasan sistem merit ASN untuk menjamin objektivitas, profesionalitas, dan netralitas. Mahkamah menilai pengalihan pengawasan ke struktur eksekutif berpotensi menimbulkan konflik kepentingan sehingga diperlukan lembaga independen. Putusan ini berimplikasi pada penguatan dasar normatif, penataan kelembagaan dalam kerangka checks and balances, serta peningkatan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas manajemen ASN. Dalam perspektif siyasah qadhaiyyah, putusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan (al-‘adl), amanah, dan independensi peradilan untuk menjaga kemaslahatan serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Actions (login required)

View Item