Penetapan hukum perkawinan beda agama dan konstruksi pengembangannya di Indonesia: studi atas penetapan perkawinan beda agama di pengadilan dan implikasinya terhadap pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Ropei, Ahmad (2026) Penetapan hukum perkawinan beda agama dan konstruksi pengembangannya di Indonesia: studi atas penetapan perkawinan beda agama di pengadilan dan implikasinya terhadap pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (247kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISME) 3_skbebasplagiarisme.pdf Download (522kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (169kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (581kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (610kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (713kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (101kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia masih menimbulkan konflik norma dan multitafsir karena belum diatur secara tegas. Meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2023, telah diterbitkan dengan melarang hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, namun dalam praktiknya masih terdapat penetapan yang mengabulkan permohonan tersebut, seperti Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Latar belakang penetapan perkawinan beda agama; (2) Pertimbangan hukum mengenai penetapan perkawinan beda agama; (3) Implikasi hukum penetapan perkawinan beda agama terhadap pencatatan perkawinan; (4) Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan penetapan perkawinan beda agama; (5) Konstruksi pengembangan hukum perkawinan beda agama berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun sebagai landasan konseptual untuk menganalisis permasalahan penelitian secara komprehensif dengan menggunakan sejumlah teori yang saling melengkapi, yaitu: (1) Teori Negara Hukum sebagai Grand Theory, (2) Teori Sistem Penegakan Hukum sebagai Middle Theory, (3) Teori Maqāṣhid al-Syarī‘ah dan Teori Penemuan Hukum sebagai Applied Theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan metode yang dipakai adalah konten analisis (content analysis). Sementara pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi, terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Latar belakang penetapan perkawinan beda agama disebabkan karena adanya ketidakharmonisan pengaturan hukum dan kebutuhan para pemohon untuk memperoleh kepastian hukum melalui penetapan pengadilan. (2) Pertimbangan hukum penetapan perkawinan beda agama didasarkan pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia dan ketentuan administrasi kependudukan, tanpa memberikan perhatian memadai terhadap norma substantif dalam Undang-Undang Perkawinan. (3) Penetapan perkawinan beda agama memiliki implikasi terhadap pengakuan status perkawinan, melalui pencatatan perkawinan. (4) Penetapan perkawinan beda agama hanya, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pemohon, dan belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum normatif, kesamaan perlakuan di hadapan hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. (5) Konstruksi pengembangan hukum perkawinan beda agama dapat dilakukan melalui penegasan status hukum; harmonisasi dan sinkronisasi norma, pembentukan PERMA, guna mewujudkan sistem hukum yang terpadu, konsisten, dan menjamin kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Konstruksi tersebut sejalan dengan Maqāṣihd al-Syarī‘ah, khususnya dalam menjaga agama (ḥifdẓ al-dīn), keturunan (ḥifdẓ al-nasl), dan harta (hifdz al-mal), serta mewujudkan kemaslahatan melalui kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum keluarga di Indonesia.

Actions (login required)

View Item