Saksi mahkota dalam tindak pidana narkotika menurut sistem hukum peradilan pidana di Indonesia: Studi putusan nomor 15/pid.sus/2026/PN Pdp dan putusan nomor 16/pid.sus/2026/PN Pdp

Kharissa, Silviana Cindy (2026) Saksi mahkota dalam tindak pidana narkotika menurut sistem hukum peradilan pidana di Indonesia: Studi putusan nomor 15/pid.sus/2026/PN Pdp dan putusan nomor 16/pid.sus/2026/PN Pdp. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (129kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text (BEBAS PLAGIASI) Bebas Plagiasi.pdf Download (310kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Bab I.pdf Download (335kB) | Preview
	Text (BAB II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB)
	Text (BAB V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (124kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (550kB)

Abstract

Permasalahan utama dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang untuk pertama kalinya mengatur saksi mahkota secara eksplisit dalam sistem hukum peradilan pidana Indonesia. Putusan ini menunjukkan adanya perbedaan antara penetapan status saksi mahkota oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan Majelis Hakim serta penggunaan saksi mahkota sebelum KUHAP Baru sering diperdebatkan karena dianggap melanggar prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan saksi mahkota dan implikasi berlakunya KUHAP Baru terhadap prinsip fair trial bagi saksi mahkota dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2026/PN Pdp dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2026/PN Pdp. Penelitian ini mengacu pada teori pembuktian untuk menganalisis kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana guna menilai sejauh mana keterangan yang diperoleh dapat memenuhi standar pembuktian yang objektif tanpa mengesampingkan prinsip hak asasi manusia. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis normatif yang meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan saksi mahkota setelah berlakunya KUHAP Baru telah memperoleh dasar hukum yang lebih jelas. Dalam perkara yang diteliti, keterangan Terdakwa Abib Qisthi dan Ratih Kumala Sari berkedudukan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dan berfungsi melengkapi pembuktian. Berlakunya KUHAP Baru memberikan implikasi positif terhadap prinsip nemo tenetur se ipsum accusare melalui Pasal 74 dan Pasal 219 ayat (1) KUHAP dalam menjamin perlindungan hak-hak Terdakwa. Akan tetapi, terdapat ketidakpastian hukum dalam penerapan ketentuan saksi mahkota oleh aparat penegak hukum, sehingga diperlukan pengaturan pelaksana yang lebih tegas untuk mewujudkan prinsip fair trial secara optimal.

Actions (login required)

View Item