Akuntabilitas pelayanan publik aparatur peradilan dalam meningkatkan zona integritas pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Rafifah, Nabilah (2026) Akuntabilitas pelayanan publik aparatur peradilan dalam meningkatkan zona integritas pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover (2).pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak (2).pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME) 3. keterangan bebas plagiarisme.pdf Download (335kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_Daftar Isi.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_Bab I.pdf Download (236kB) | Preview
Preview	Text (BAB II) 6_Bab II.pdf Download (219kB) | Preview
Preview	Text (BAB III) 7_Bab III.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) 8_Bab IV.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB V) 9_Bab V.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_Daftar Pustaka.pdf Download (216kB) | Preview

Abstract

Reformasi birokrasi di indonesia terus diarahkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih,transparan, dan akuntabel, salah satu melalui kebijakan pembungan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah belum berhasil mencapai predikat WBK pada tahun 2024 dan tengah berproses mengupayakan menuju WBBM, namun capaian administratif tersebut belum sepenuhnya menjamin terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Masih ditemukan kesenjangan antara keberhasilan kualitas pelayanan yang dialami oleh pengguna layanan, khususnya terkait orientasi proses pelayanan, tanggung jawab aparatur, dan orientasi kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi proses pelayanan, tanggung jawab aparatur dalam menangani masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan pelayanan, dan orientasi kepentingan publik sebagai bagian dari implementasi Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Kerangka berpikir peneliti ini mengacu pada teori akuntabilitas pelayanan publik dari Dwiyanto (2018), yang menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berkaitan dengan orientasi apartur biroksai dalam proses pelayanan, tanggung jawab aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan, serta prioritas kepentingan pengguna jasa. Teori tersebut digunakan sebagai mana dasar untuk mengukur sejauh mana akuntabilitas pelayanan publik dalam meningkatkan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulaan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan peneliti terdiri dari aparatur pengadilan tinggi agama bandung dan masyarakat pengguna layanan. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Akuntabilitas pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama Bandung secara umum sudah baik dan mendukung pelaksanaan Zona Integritas. Hal ini terlihat dari pelayanan yang sesuai prosedur, aparatur yang bertanggung jawab, serta perhatian terhadap kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Meski demikian, perbaikan sistem informasi, koordinasi, dan inovasi pelayanan tetap diperlukan agar kualitas pelayanan semakin efektif dan akuntabel.

Actions (login required)

View Item