Alfattah, Mochamad Hilmi Budiman (2026) Fungsi DPRD dalam pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 pemerintahan Kabupaten Kuningan perspektif Siyasah Maliyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (120kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (134kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf Download (95kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (348kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB) |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB) |
|
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (154kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya terhadap dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024. Dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan berupa keterlambatan pembayaran TPP ASN yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa fungsi pengawasan belum berjalan secara optimal serta perlu dikaji lebih lanjut, termasuk dalam perspektif Siyasah Maliyah yang menekankan prinsip amanah dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan terhadap pengelolaan dana TPP ASN, mengidentifikasi hasil pelaksanaan, serta mengkajinya berdasarkan perspektif Siyasah Maliyah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pengawasan DPRD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan teori fiqh siyasah maliyah yang mencakup prinsip amanah, hisbah, keadilan (‘adl), kemaslahatan (al-maslahah), serta pencegahan kemudaratan (mafsadah) sebagai landasan normatif dalam menilai pengelolaan keuangan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengintegrasikan teori, data empiris, dan interpretasi peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan telah mencakup seluruh tahapan pengawasan, namun belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya penurunan PAD, ketergantungan terhadap dana transfer, serta keterlambatan pembayaran TPP ASN selama tiga bulan akibat keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan tekanan terhadap kas daerah. DPRD telah melakukan tindak lanjut melalui pemberian rekomendasi, efisiensi belanja, dan upaya optimalisasi PAD. Dalam perspektif Siyasah Maliyah, pengawasan tersebut telah mencerminkan prinsip amanah dan hisbah, namun belum sepenuhnya mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan mafsadah secara optimal.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengawasan DPRD; APBD; Dana TPP ASN; Siyasah Maliyah; Keuangan Daerah |
| Subjects: | Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam Constitutional and Administrative Law |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah) |
| Depositing User: | Mochamad Hilmi Budiman Alfattah |
| Date Deposited: | 18 Sep 2026 02:07 |
| Last Modified: | 18 Sep 2026 02:07 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/142566 |
Actions (login required)
 |
View Item |
