Kajian Yuridis terhadap implementasi perlindungan Hak Konstitusional Pemilih Pemula dalam Pemilu tahun 2024 di Kota Bandung

Putra, Rosdiana Ramdani (2026) Kajian Yuridis terhadap implementasi perlindungan Hak Konstitusional Pemilih Pemula dalam Pemilu tahun 2024 di Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (66kB) | Preview
Preview	Text 3_SK Bebas Plagiat (1).pdf Download (310kB) | Preview
Preview	Text 4_daftar isi.pdf Download (82kB) | Preview
Preview	Text 5_bab 1.pdf Download (273kB) | Preview
	Text 6_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB) | Request a copy
	Text 7_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB) | Request a copy
	Text 8_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB) | Request a copy
	Text 9_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB) | Request a copy
	Text 10_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya jarak antara jaminan normatif terhadap hak memilih yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kondisi empiris pemilih pemula sebagai kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak politiknya pada Pemilu Tahun 2024. Meskipun negara melalui penyelenggara pemilu telah menyediakan berbagai mekanisme perlindungan, masih terdapat persoalan berupa rendahnya kesadaran sebagian pemilih pemula untuk memastikan status kepemiluannya, keterbatasan pemahaman mengenai prosedur penggunaan hak pilih, serta minimnya pengetahuan mengenai mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) implementasi perlindungan hak konstitusional pemilih pemula dalam Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandung; (2) hambatan yang dihadapi dalam implementasi tersebut; dan (3) implementasi perlindungan hak konstitusional pemilih pemula perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan staf Bawaslu Kota Bandung dan lima orang pemilih pemula sebagai informan, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, teori, dan hasil penelitian terdahulu. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan dikaji berdasarkan perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta teori negara hukum, demokrasi konstitusional, hak konstitusional, dan perlindungan hukum. Penelitian ini berangkat dari jaminan hak memilih dalam UUD NRI Tahun 1945 yang diwujudkan melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Perlindungan hak konstitusional pemilih pemula pada Pemilu 2024 di Kota Bandung dianalisis melalui pelaksanaan pengawasan, sosialisasi, pendidikan pemilih, dan mekanisme pengaduan oleh Bawaslu, serta hambatan yang dihadapi. Pelaksanaan tersebut dikaji berdasarkan teori negara hukum, demokrasi konstitusional, hak konstitusional, dan perlindungan hukum untuk menilai kesesuaiannya dengan UUD NRI Tahun 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, implementasi perlindungan hak konstitusional pemilih pemula telah dilaksanakan Bawaslu Kota Bandung melalui pengawasan hak pilih, uji petik data pemilih, koordinasi dengan KPU dan Disdukcapil, pembukaan posko pengaduan, serta sosialisasi, yang secara normatif sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, namun belum sepenuhnya optimal karena masih rendahnya kesadaran sebagian pemilih pemula. Kedua, hambatan implementasi meliputi adanya praktik politik uang dan kampanye hitam di lingkungan sekitar pemilih, keterbatasan pemahaman mengenai prosedur pelaporan kepada Bawaslu, serta tantangan literasi digital dalam menghadapi disinformasi dan hoaks kepemiluan. Ketiga, ditinjau dari perspektif UUD NRI Tahun 1945, implementasi perlindungan melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E, dan Pasal 28D ayat (3), tetapi belum merata secara substantif akibat adanya kesenjangan tingkat pemahaman antarpemilih pemula. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak konstitusional pemilih pemula pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandung telah sesuai secara normatif dan kelembagaan dengan UUD NRI Tahun 1945, tetapi belum sepenuhnya optimal secara substantif, sehingga diperlukan penguatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan literasi digital yang lebih terarah, berkelanjutan, dan merata bagi pemilih pemula pada penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Actions (login required)

View Item