Pemalsuan dokumen kepailitan pada putusan no.782/pid/2023/t.sby perspektif hukum pidana Islam

Huda, Siti Shofa Tazkiyatul (2026) Pemalsuan dokumen kepailitan pada putusan no.782/pid/2023/t.sby perspektif hukum pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Text (PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISM) PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISM.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (281kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (411kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (406kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (697kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) | Request a copy

Abstract

Pemalsuan dokumen dalam perkara kepailitan merupakan perbuatan yang dapat mengganggu proses hukum, merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, serta mencederai nilai kejujuran dan keadilan. Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 782/PID/2023/PT.Sby yang berkaitan dengan penerapan Pasal 400 angka (2) KUHP jo. Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perbuatan pemalsuan tersebut tidak hanya dapat ditinjau berdasarkan hukum pidana positif, tetapi juga relevan dikaji melalui perspektif hukum pidana Islam, khususnya konsep tadlis (penipuan) dan tazwir (pemalsuan) yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan Pasal 400 angka (2) KUHP jo. Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Putusan Nomor 782/PID/2023/PT.Sby serta bagaimana tindak pidana pemalsuan dokumen dalam perkara kepailitan tersebut ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan Pasal 400 angka (2) KUHP jo. Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Putusan Nomor 782/PID/2023/PT.Sby serta menganalisis tindak pidana pemalsuan dokumen dalam perkara kepailitan berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum pidana Islam dalam kajian tindak pidana pemalsuan dokumen pada perkara kepailitan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menerapkan ketentuan pidana secara tepat dan proporsional serta memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai larangan pemalsuan dokumen dalam proses kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptifanalitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 400 angka (2) KUHP jo. Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 perlu memperhatikan hubungan antara ketentuan umum dan khusus agar tercipta kepastian dan keadilan hukum. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemalsuan dokumen termasuk tazwir dan berkaitan dengan tadlis karena mengandung unsur ketidakjujuran dan penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip amanah dan kejujuran serta dapat dikenai sanksi ta'zir. Dengan demikian, penerapan sanksi perlu dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan ketentuan hukum positif dan nilai-nilai hukum pidana Islam.

Actions (login required)

View Item