Pelaksanaan peraturan menteri hukum nomor 47 tahun 2025 tentang penanganan laporan pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik terkait penutupan situs INDOXXI

Rasadi, Irsan Muhamad (2026) Pelaksanaan peraturan menteri hukum nomor 47 tahun 2025 tentang penanganan laporan pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik terkait penutupan situs INDOXXI. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 01. Cover.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 02. Abstrak.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) 03. Keterangan Bebas Plagiarism.pdf Download (312kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 04. Daftar Isi.pdf Download (129kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 05. Bab 1.pdf Download (355kB) | Preview
	Text (BAB II) 06. Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB)
	Text (BAB III) 07. Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB)
	Text (BAB IV) 08. Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (523kB)
	Text (BAB V) 09. Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10. Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB)
	Text (LAMPIRAN) 11. Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, dari bentuk konvensional menjadi pelanggaran yang dilakukan melalui sistem elektronik. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah penyebarluasan karya sinematografi secara ilegal melalui situs streaming seperti INDOXXI yang menyediakan akses terhadap film tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kondisi ini mengakibatkan kerugian ekonomi dan moral bagi pemegang hak sekaligus menghambat pertumbuhan industri kreatif nasional. Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Sistem Elektronik sebagai pedoman bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menangani laporan pelanggaran kekayaan intelektual melalui mekanisme administratif, termasuk penutupan situs yang melanggar hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025, menganalisis kendala yang dihadapi, dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dan teori kepemilikan John Locke. Metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Permenkum No 47 Tahun 2025 oleh DJKI telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan melalui mekanisme penerimaan laporan, verifikasi, dan pemberian rekomendasi penutupan situs kepada kementerian yang berwenang melakukan pemutusan akses. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena masih menghadapi berbagai kendala, antara lain berubahnya laporan menyadi sifat delik aduan hak cipta, terbatasnya kewenangan DJKI, praktik domain hopping, perkembangan teknologi digital, koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam mengatasi kendala tersebut, DJKI melakukan berbagai upaya melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi kekayaan intelektual, penguatan koordinasi dengan instansi terkait, optimalisasi mekanisme penanganan laporan sesuai Permenkum No 47 Tahun 2025, serta mendorong penggunaan platform digital yang legal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, pemanfaatan teknologi pengawasan digital, dan peningkatan budaya hukum masyarakat agar perlindungan hak cipta dalam sistem elektronik dapat terlaksana secara lebih efektif.

Actions (login required)

View Item