Analisis alasan alasan Pengadilan Agama Bukittinggi menolak gugatan penangguhan eksekusi lelang hak tanggungan pada akad murabahah dalam putusan no. 0342/Pdt.G/2016/PA.Bkt

Himayasari, Neng Dewi (2018) Analisis alasan alasan Pengadilan Agama Bukittinggi menolak gugatan penangguhan eksekusi lelang hak tanggungan pada akad murabahah dalam putusan no. 0342/Pdt.G/2016/PA.Bkt. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (65kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (177kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (374kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (563kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (486kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) | Request a copy

Abstract

Pelaksanaan perjanjian mengakibatkan keterikatan satu sama lainnya, baik antara hak dan kewajibannya. Dalam sebuah perjanjian pembiayaan syariah, jika salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban yang ada dalam perjanjian, maka dapat dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi, tergantung dari pelanggaran yang telah dilakukannya, jika hal itu terjadi maka dapat diselesaikan melalui litigasi dan nonlitigasi. Keduanya sama sama mempunyai tujuan mendamaikan para pihak dan memberikan solusi atas sengketa yang terjadi, sehingga sengketa tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dilakukan di Pengadilan Agama, dan penyelesaian yang berhasil dirumuskan dalam sebuah putusan Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah pada fakta hukum, substansi hukum dan kekeliruan hukum yang terjadi sebelum pengajuan perkara ke Pengadilan Agama dilakukan dan proses persidangan, sehingga dapat menjelaskan prosedur diskresi hakim dalam menghasilkan putusan pengadilan yang incraht. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif analysis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian bahan data primer dan bahan pustaka yang berasal dari data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk mengatur perbankan syariah dan kebijakan Pengadilan Agama dalam memutus perkara perihal ekonomi syariah. Temuan dari penelitian menunjukan bahwa: (1) Alat bukti dalam persidangan yang diajukan para pihak, menjadi pertimbangan hakim selain melihat peristiwa hukum dan fakta hukum yang terjadi. (2) Hakim menolak gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Bukittinggi dengan beberapa alasan yuridis dan juga alasan doktrin yang keduanya hasil dari dasar pertimbangan hukum saat merumuskan putusan. (3) Dalam perkara yang diajukan penggugat terdapat kekeliruan hukum dengan mengajukan gugatan penangguhan objek hak tanggungan yang sebelumnya telah diajukan pihak Tergugat ke Pengadilan Agama Bukittinggi untuk gugatan voluntair, dan telah mendapatakan putusan eksekusi lelang hak tanggungan, Putusan voluntair merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir dan tidak dapat diajukan banding. Upaya hukum yang dapat diajukan gugatan permohonan adalah kasasi, bukan ke Pengadilan Agama seperti yang dilakukan dalam putusan ini. Kebolehan mengajukan kasasi terhadap penetapan atau permohonan merujuk secara analogis kepada penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. The implementation of the agreement resulted in an attachment to each other, both between rights and obligations. In a sharia financing agreement, if one of the parties violates the rights and obligations contained in the agreement, it can be said that the party has defaulted, depending on the violation that has been committed, if it happens then it can be resolved through litigation and non-litigation. Both of them together have the aim of reconciling the parties and provide solutions to the disputes that occur, so that the dispute can be resolved in accordance with Islamic law. In the case of dispute resolution efforts through litigation can be done in the Religious Court, and the successful settlement is formulated in a decision of the Religious Court. This research aims to analyze and examine the legal facts, legal substance and legal errors that occurred before

Actions (login required)

View Item