Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah Korban Relokasi Tanah Retak Di Desa Rawa Bogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Hidayat, Taupiq (2018) Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah Korban Relokasi Tanah Retak Di Desa Rawa Bogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (59kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (80kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (199kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB) | Request a copy
Preview	Text 8_Daftar Pustaka.pdf Download (116kB) | Preview
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB) | Request a copy

Abstract

Ganti rugi adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan atau konsensus. Dalam pemberian ganti kerugian pencabutan hak atas tanah karena bencana alam antara Pemerintah Kabupaten Bandung dan warga korban longsor dan retakan tanah harus sesuia dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ditetapkan bahwa besaran ganti kerugian minimal harus sama dengan saat sebelum pencabutan hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan ganti kerugian korban relokasi tanah retak di Desa Rawa Bogo, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi korban relokasi tanah retak di Desa Rawa Bogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan. Bertolak dari kerangka pemikiran bahwa dalam pelaksaaan ganti rugi korban relokasi tanah retak harus sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, harus menghasilkan keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan ganti rugi dengan melihat beberapa aspek yaitu keadilan, kemanusiaan, kepastian, kesepakatan, kesejahteraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti Sedangkan data yang digunakan adalah jenis data bersifat kualitiatf. Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan, bahwa pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap korban relokasi tanah longsor dan retakan tanah di Desa Rawa Bogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, pemerintah kabupaten bandung belum sepenuhnya melaksanakan Pasal 18 UUPA, Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 2/2012, Pasal 1 butir (10) Perpres Nomor 71/2012 dan tidak sesuai janji yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bandung. kendala yang dihadapi yaitu. Kurang cepat tanggapnya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menentukan tanah pengganti bagi warga korban relokasi tanah retak. Adanya ketidak sepahaman mengani besaran ganti kerugian. Adapun upaya yang dalam mengatasi kendala tersebut yaitu. Melakukan musyawarah dan mediasi terkait masalah ganti rugi antara pemerintah daerah dan warga korban yang terkena dampak pencabutan hak atas tanah. Melibatkan warga masyarakat yang terkena dampak bencana dalam pelaksanaan ganti rugi agar adanya transparansi dari Pihak pemerintah Kabupaten Bandung .

Actions (login required)

View Item