Zamzani, Nusantara (2026) Harmonisasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan peraturan otoritas jasa keuangan tentang perlindungan investor pada perdagangan efek syariah melalui Sharia Online Trading System dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text
1_cover.pdf Download (271kB) | Preview |
|
|
Text
2_abstrak.pdf Download (410kB) | Preview |
|
|
Text
3_skbebasplagiarism.pdf Download (474kB) | Preview |
|
|
Text
4_daftarisi.pdf Download (217kB) | Preview |
|
|
Text
5_bab1.pdf Download (853kB) | Preview |
|
|
Text
6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB) | Request a copy |
||
|
Text
7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB) | Request a copy |
||
|
Text
8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
||
|
Text
9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB) | Request a copy |
||
|
Text
10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB) | Request a copy |
||
|
Text
11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Jumlah investor syariah naik dari 531 orang pada 2012 menjadi 226.457 orang pada April 2026, tetapi pertumbuhan itu belum diikuti perlindungan investor yang selaras. Fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK (POJK) sama-sama mengatur perlindungan investor syariah yang bertransaksi melalui Sharia Online Trading System (SOTS), tetapi keduanya belum harmonis, sehingga perlindungan syariahnya belum memiliki kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji kerangka normatif Fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK dalam melindungi investor syariah melalui SOTS; (2) menelaah bentuk ketidakharmonisan antara keduanya; dan (3) merumuskan strategi harmonisasi antara keduanya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kerangka berpikir penelitian ini memadukan teori maqāṣid asy-Syarī‘ah Jasser Auda yang berpendekatan sistem dengan teori norma statis-dinamis Hans Kelsen yang diadaptasi Sofian Al-Hakim. Fatwa dan POJK dipandang sebagai dua norma dinamis dari otoritas yang berbeda, dan keselarasannya dinilai pada tingkat wasā’il dan maqāṣid, dengan Ḥifẓ al-Māl sebagai tolok ukur. Penelitian yuridis normatif ini memakai metode deskriptif-analitis dengan studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif sampai tahap konstruksi norma. Penelitian ini menemukan bahwa kerangka normatif sudah tersedia secara formal tetapi belum substantif, karena rujukan POJK kepada fatwa hanya menjangkau pihak yang melakukan kegiatan syariah, sedangkan kedudukan penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan Bursa Efek di dalamnya belum tegas. Ketidakharmonisan terutama berbentuk kekosongan dan kekaburan norma, sedangkan konflik norma hanya berupa potensi pada rumusan hak subrogasi dan pada kewenangan OJK mengubah rasio Daftar Efek Syariah (DES) tanpa melibatkan DSN-MUI. Kekosongan norma terdapat pada pengaturan syariah DPP yang masih bertumpu pada kebijakan internal Indonesia SIPF, penjabaran larangan margin trading dan short selling dalam peraturan bursa, ketentuan pembersihan kekayaan dalam kriteria DES, serta jaminan syariah pada jalur non-litigasi. Kekaburan norma terdapat pada kedudukan muwakkil dalam akad wakalah bi al-ujrah untuk pengelolaan DPP dan pada alur antarforum penyelesaian sengketa. Karena akar ketidakharmonisan itu adalah ketiadaan mekanisme penyerapan fatwa yang baku di pasar modal, penelitian ini mengusulkan Strategi Harmonisasi Integratif Perlindungan Investor Syariah (HIPIS), yaitu pengisian dan penjelasan norma tanpa amendemen undang-undang atau POJK. Strategi itu dijalankan melalui (1) Pedoman Teknis Bersama DSN-MUI dan OJK; (2) Surat Edaran OJK tentang penerapan Fatwa No. 157/2024; dan (3) penguatan fungsi pengawasan syariah di Anggota Bursa penyedia SOTS.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | harmonisasi; Fatwa DSN-MUI; POJK; perlindungan investor syariah; Sharia Online Trading System (SOTS |
| Subjects: | Islam > Religious Ceremonial Laws and Decisions Law > Philosophy and Theory of Law Constitutional and Administrative Law > Constitutional Law of Indonesia Private Law > Commercial Law |
| Divisions: | Pascasarjana Program Magister > Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah |
| Depositing User: | Mr Zamzani Nusantara |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 07:59 |
| Last Modified: | 06 Nov 2026 06:06 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/145115 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




