Halim, Dzul Fikri (2026) Implementasi asas mempersukar perceraian oleh Hakim di pengadilan Agama Ciamis. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7 (4). pp. 1773-1787. ISSN 2747-1493
|
Text
Jurnal Dzul Fikri Halim_1223010026.pdf Download (197kB) | Preview |
Abstract
INGGRIS: Divorce within Indonesia's national marriage law is positioned as a last resort deliberately made difficult, in line with the principle of sadd al-dzarī'ah within maqashid al-shari'ah. The persistently high divorce rate at the Ciamis Religious Court between 2024 and 2025 indicates that implementation of this principle faces considerable challenges in practice. This study aims to identify the factors limiting the effectiveness of the principle of complicating divorce and to examine the concrete measures taken by the panel of judges in response. An empirical juridical method with a socio-legal qualitative approach was employed, through an in-depth interview with the Vice Chairman of the Ciamis Religious Court and documentation analysis of mediation reports for 2024–2025. The findings show that judges consistently fulfilled normative indicators of the principle including mandatory mediation, reconciliation efforts at every stage of trial, and strict evidentiary standards yet only seven of 624 mediated cases (1.12%) resulted in full reconciliation, constrained by the disputing parties' psychological condition, limited legaltechnological literacy, and institutional workload. This finding indicates that low reconciliation rates should not be equated with failure to implement the principle, since implementation is a judicial obligation within the court's control, whereas reconciliation outcomes depend on the parties' will. This study contributes an indicator-based framework for evaluating the implementation of the principle of complicating divorce, distinct from its effectiveness in preventing divorce, for the study of Islamic family law. Keywords: Principle of Complicating Divorce; Sadd al-Dzarī'ah; Divorce Mediation; Ciamis Religious Court. INDONESIA: Dalam hukum perkawinan nasional Indonesia, perceraian diposisikan sebagai jalan terakhir yang sengaja dibuat sulit, selaras dengan prinsip sadd al-dzarī'ah dalam maqashid al-shari'ah. Tingginya angka perceraian yang terus berlanjut di Pengadilan Agama Ciamis antara tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini menghadapi tantangan yang cukup besar dalam praktiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membatasi efektivitas prinsip mempersulit perceraian serta mengkaji langkah-langkah konkret yang diambil oleh majelis hakim dalam merespons hal tersebut. Metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif sosio-legal digunakan melalui wawancara mendalam dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ciamis dan analisis dokumentasi terhadap laporan mediasi periode 2024–2025. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim secara konsisten memenuhi indikator normatif prinsip tersebut termasuk kewajiban mediasi, upaya perdamaian di setiap tahapan persidangan, dan standar pembuktian yang ketat namun hanya tujuh dari 624 kasus yang dimediasi (1,12%) yang berujung pada perdamaian penuh; hal ini terkendala oleh kondisi psikologis pihak yang bersengketa, keterbatasan literasi hukum-teknologi, serta beban kerja institusi. Temuan ini mengindikasikan bahwa rendahnya tingkat perdamaian tidak boleh disamakan dengan kegagalan penerapan prinsip tersebut, karena penerapannya merupakan kewajiban yudisial yang berada dalam kendali pengadilan, sedangkan hasil perdamaian bergantung pada kehendak para pihak. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa kerangka kerja berbasis indikator untuk mengevaluasi penerapan prinsip mempersulit perceraian yang dibedakan dari efektivitasnya dalam mencegah perceraian bagi kajian hukum keluarga Islam.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Asas Mempersukar Perceraian; Sadd al-Dzarī'ah; Mediasi Perceraian; Pengadilan Agama Ciamis |
| Subjects: | Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan, Pernikahan menurut Islam Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Hukum Pengadilan Islam, Qada' |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah |
| Depositing User: | Dzul Fikri Halim |
| Date Deposited: | 12 Nov 2026 06:22 |
| Last Modified: | 12 Nov 2026 06:22 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/145353 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




