Aeni, Robikhatul and Astarudin, Tatang and Nurhayani, Neng Yani (2026) Pengukuran ulang tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Dihubungkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasiona nomor 3 tahun 1997. QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 4 (5). pp. 1570-1584. ISSN 3025-5163
|
Text
12509+Pengukuran+Ulang+Tanah+pada+Badan+Pertanahan+Nasional+Kabupaten+Bandung+Dihubungkan+Peraturan+Menteri+Negara+Agraria+Kepala+Badan+Pertanahan+Nasional+Nomor+3+Tahun+1997.pdf Download (218kB) | Preview |
Abstract
ENGLISH: This study examines the implementation of land re-measurement at the National Land Agency by integrating normative regulations from Government Regulation No. 24 of 1997 and Ministerial Regulation No. 3 of 1997 with field practices. Employing a normative-empirical approach, data were collected through document analysis, interviews, and field observations. The findings reveal that while procedural frameworks for re-measurement and physical data correction are well-established, practical challenges persist, including administrative delays, technical difficulties due to environmental conditions, and limited human resources. Modern technologies such as GNSS/RTK and photogrammetry enhance measurement accuracy but depend heavily on quality inputs and field management. The study highlights that re-measurement is not merely a technical task but a crucial legal instrument to ensure alignment between physical and juridical land data, underpinning legal certainty in land rights. Dispute resolution mechanisms and the application of the contradictoire delimitatie principle significantly contribute to successful re-measurement and boundary dispute prevention. Furthermore, digitalization challenges require adaptive regulations and robust data protection. This research contributes to the literature by emphasizing the integration of technical, legal, and social dimensions in land re-measurement and introduces the contradictoire delimitatie concept as pivotal in this process. It also suggests further research on the impact of digitalization and limited indefeasibility policies on land administration. The study provides a solid empirical and normative foundation for improving land re-measurement procedures and data management, offering valuable recommendations for policymakers and practitioners to enhance national land administration quality. INDONESIA: Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengukuran ulang tanah di Badan Pertanahan Nasional dengan mengintegrasikan ketentuan normatif dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri No. 3 Tahun 1997 dengan praktik di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui analisis dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka prosedural untuk pengukuran ulang dan perbaikan data fisik telah mapan, tantangan praktis tetap ada, termasuk keterlambatan administratif, kendala teknis akibat kondisi lingkungan, dan keterbatasan sumber daya manusia. Teknologi modern seperti GNSS/RTK dan fotogrametri meningkatkan akurasi pengukuran namun sangat bergantung pada kualitas input dan manajemen lapangan. Studi ini menyoroti bahwa pengukuran ulang bukan sekadar tugas teknis, melainkan instrumen hukum krusial untuk memastikan keselarasan antara data fisik dan yuridis tanah, yang menjadi landasan kepastian hukum atas hak-hak tanah. Mekanisme penyelesaian sengketa dan penerapan prinsip contradictoire delimitatie berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pengukuran ulang dan pencegahan sengketa batas. Selain itu, tantangan digitalisasi menuntut adanya regulasi yang adaptif dan perlindungan data yang kuat. Penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menekankan integrasi dimensi teknis, hukum, dan sosial dalam pengukuran ulang tanah serta memperkenalkan konsep contradictoire delimitatie sebagai elemen kunci dalam proses ini. Studi ini juga menyarankan penelitian lebih lanjut mengenai dampak digitalisasi dan kebijakan limited indefeasibility (kepastian hak yang terbatas) terhadap administrasi pertanahan. Penelitian ini memberikan landasan empiris dan normatif yang kokoh untuk memperbaiki prosedur pengukuran ulang tanah dan pengelolaan data, serta menawarkan rekomendasi berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi guna meningkatkan kualitas administrasi pertanahan nasional.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengukuran Ulang Tanah; Kepastian Hukum; Administrasi Pertanahan; Penyelesaian Sengketa Tanah |
| Subjects: | Private Law > Property |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Robikhatul Aeni |
| Date Deposited: | 19 Nov 2026 07:06 |
| Last Modified: | 19 Nov 2026 07:06 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/145437 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




