Kebijakan-kebijakan Presiden K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang kontroversial tahun 1999-2001

Nurlela, Lela (2018) Kebijakan-kebijakan Presiden K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang kontroversial tahun 1999-2001. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (31kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftarisi.pdf Download (232kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (559kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB) | Request a copy

Abstract

Presiden K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah seseorang yang memiliki pemikiran yang segar bahkan dianggap sebagai sosok yang kontroversial. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kebijakan yang ia keluarkan mendapat banyak sorotan dan pro-kontra dari beberapa kalangan. Kebijakan yang dianggap kontroverisal itu diantaranya ada tiga, yaitu; kebijakan penandatanganan nota kesepahaman (JoU) Republik Indoesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kebebasan beragama bagi etnis China dan pembubaran Departemen Penerangan. Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimanakah biografi Presiden K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan bagaimanakah kebijakan Presiden K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang kontroversial tahun 1999-2000. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yaitu model penelitian yang mempelajari peristiwa atau kejadian dimasa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan. Metode penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama, kebijakan pembubaran Departemen Penerangan, disambut hangat oleh kalangan insan pers, karena dengan adanya kebijakan ini pers merasa tidak terkekang, tetapi di sisi lain ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan kebijakan ini dikarenakan merasa dirugikan, Kedua, penandatanganan nota kesepahaman (JoU) diterima dengan baik oleh berbagai kalangan karena dengan jalan inilah konflik Aceh dapat diselesaikan meskipun ada beberapa kalangan yang menyayangkan proses perundingan tersebut karena melibatkan Menlu. Ketiga, adanya kebebasan beragama bagi Etnis China sangat disambut baik oleh kalangan China sendiri, namun ada beberapa kalangan yang merasa keberatan dengan kebijakan ini karena dikhawatirkan akan memojokan budaya lokal. Adanya ketiga kebijakan yang disebutkan di atas sangatlah berdampak hasilnya hingga sekarang, walaupun pada saat itu ada pro dan kontra. Kebijakan pembubaran Departemen Penerangan menjadi solusi dari kebebasan pers yang sesungguhnya, karena takkan ada lagi pembatasan dari Pemerintah Pusat. Penandatanganan Nota Kesepahaman (JoU) Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menjadi solusi awal dari penyelesaian konflik Aceh yang berkepanjangan sehingga mencegah korban berjatuhan lebih banyak lagi. Terakhir, kebijakan mengenai kebebasan beragama bagi Etnis China, sangatlah bermanfaat bagi bangsa Indonesia, karena hal inilah budaya Indonesia semakin kaya dan beragam.

Actions (login required)

View Item