Disparitas putusan nomor 1021/Pdt.G/2016/PA.Grt dengan nomor 0314/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tentang perceraian

Nurjannah, Devi Muflihah (2018) Disparitas putusan nomor 1021/Pdt.G/2016/PA.Grt dengan nomor 0314/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tentang perceraian. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (54kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (40kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (710kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (829kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (85kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya disparitas putusan antara putusan di pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama tentang perceraian yaitu cerai gugat yang diputus dengan verstek, kemudian di ajukannya verzet oleh tergugat dan kemudian diajukannya banding dengan pertimbangan majlis hakim menggunakan dasar hukum yang sama yaitu pasal 129 ayat (2) HIR akan tetapi memutuskannya berbeda. Majlis hakim tingkat pertama memutuskan dengan perlawanan pelawan/tergugat tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard) dan majlis hakim tingkat banding memutus dengan mengadili sendiri yaitu membatalkan putusan tingkat pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan majlis hakim, dan metode penemuan hukum yang digunakannya serta mengetahui disparitas diantara putusan tingkat pertama dengan tingkat banding tentang perceraian. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa salah satu produk Pengadilan Agama ialah putusan yang di dalamnya memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan putusan Pengadilan Agama merupakan bentuk dari penerapan hukum, produk putusan dikeluarkan oleh majlis hakim dalam suatu perkara. Proses dalam membuat produk putusan tersebut dengan adanya suatu perkara yang diajukan ke pengadilan dan diperiksa serta diputus. Dalam pemeriksaan perkara terdapat asas hakim harus aktif dalam memimpin pemeriksaan dengan kewenangannya hakim dapat menggunakan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi, ialah study terhadap putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama tentang perceraian. Adapun teknik pengumpulan data yang digudakan dalam penelitian ini dengan salinan putusan serta study pustaka dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pertimbangan hukumnya majlis hakim tingkat pertama dan banding berbeda dalam mengambil dasar pertimbangannya. Pertimbangan hukum pada putusan verzet (perlawanan) tentang cerai gugat di tingkat pertama mempertimbangkan syarta formil penerimaan perkara yaitu masa tenggang waktu, berdasarkan relass 1 Juni 2016 sehingga sudah melebihi masa tenggang 8 hari. Sedangkan pengadilan tingkat banding mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti sehingga menemukan fakta baru yaitu relass diterima tertanggal 15 Juni 2016 sehingga masih dalam masa tenggang 8 hari. (2) Metode penemuan hukumnya yaitu; menggunakan penafsiran gramitikal yaitu sesuai dengan peraturan yang terulis, dalam pasal 129 ayat 2 HIR. (3) Disparitas anatara Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama tentang perceraian, dapat simpulkan bahwa pengadilan tingkat pertama lebih mementingkan kepastian hukum saja dan kemanfaatan, sedangkan pengadilan tingkat banding menerapkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Kata kunci: Disparitas, Verzet dan Banding

Actions (login required)

View Item