Pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi oleh petani tahun 2017 dihubungkan dengan Permendag no. 15/M-DAG/PER/4/2013 jo. Permentan no. 69/PERMENTAN/SR.310/12/2016: studi kasus Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut

Yusditira, Yusditira (2018) Pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi oleh petani tahun 2017 dihubungkan dengan Permendag no. 15/M-DAG/PER/4/2013 jo. Permentan no. 69/PERMENTAN/SR.310/12/2016: studi kasus Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (102kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (246kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (103kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Download (186kB) | Preview

Abstract

Jual beli adalah suatu Perjanjian dimana penjual berjanji untuk menyerahkan suatu barang yang semula dimiliki penjual akan berpindah tangan kepada pembeli. Di dalam Pasal 19 PerMenDag No. 15/M-DAG/PER/4/2013 bahwa penyaluran resmi harus sesuai dengan Prinsip 6 (enam) atau RDKK. Salah satu Prinsip 6 (enam) yakni Tepat Harga. Tepat Harga terdapat dalam Pasal 19 PerMenTan No, 69/Permentan/ SR.310/12/2016 dimana harga Pupuk Urea 1.800 Per/Kg, pupuk Sp-36 2.000 Per/Kg dan pupuk NPK 2.300 Per/Kg. tetapi di dalam prakteknya yang terjadi di Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Petani membeli pupuk kepada pengecer resmi dengan harga Pupuk Urea 2.500 Per/Kg, pupuk Sp-36 2.500 Per/Kg dan pupuk NPK 3.000 Per/Kg. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanan Jual beli Pupuk bersubsidi di Desa Bojong, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Jual beli pupuk bersebsidi, dan upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanan Jual beli Pupuk bersubsidi di Desa Bojong. Bertolak dari pemikiran bahwa Pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi sesuai yang tercantum pada Pasal 19 PerMenDag No. 15/M-DAG/PER/4/2013 harus berdasarkan Prinsip 6 (enam) atau RDKK. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan jual beli pupuk bersubsidi dengan Teori yang digunakan adalah law as a tool social engineering, kepastian hukum, dan Teori Perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti dan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam kenyataan dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat diambil dari kesimpulan bahwa Pelaksanaan Jual beli pupuk bersubsidi oleh Petani Tahun 2017 di Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Garut adalah dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi unsur 1320 (1) KUHPerdata yakni kesepakatan para pihak, dan tidak sesuai dengan amanat Pasal 19 PerMenTan No. 15/MDAG/ PER/4/2013 Jo. Pasal 11 PerMenTan No. 69/Permentan /SR.310/12/2016 mengenai barang dan harga pupuk bersubsidi. Kendala yang dihadapi yaitu waktu yang tidak tepat, harga yang tidak sesuai, sulit membedakan petani, jarak yang jauh. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah PD, Inti Tani harus menyediakan Pupuk Bersubsidi sebulan sebelum waktu pelaksanaan jual beli tersebut, harga yang sesuai, harus memakai alat tertentu, PD, Inti Tani berada di Desa Bojong

Actions (login required)

View Item