Tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 380/pdt.g/2016/pn.bdg tahun 2017 hubungan dengan perbuatan melawan hukum antara PT. KAI dan Pemkot Bandung terhadap masyarakyat Kebon Jeruk

Alamsyah, Asep (2018) Tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 380/pdt.g/2016/pn.bdg tahun 2017 hubungan dengan perbuatan melawan hukum antara PT. KAI dan Pemkot Bandung terhadap masyarakyat Kebon Jeruk. Diploma thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1 COVER.pdf Download (0B)
	Text (ABSTRAK) 5 ABSTRAK IH.pdf Download (0B)
	Text (DAFTAR ISI) 7 DAFTAR ISI.docx.pdf Download (0B)
	Text (BAB I) 8 BAB I.pdf Download (0B)
	Text (BAB II) 9 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (0B) | Request a copy
	Text (BAB III) 10 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (0B) | Request a copy
	Text (BAB IV) 11 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (0B) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 12 DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (0B) | Request a copy

Abstract

Dalam proses pengambilan lahan yang harus dilakukan oleh Pemkot Bandung sesuai dengan pelaksanakan sebagaimana Pasal 13 Undang-Udang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yakni melalui tahapan persiapan pengadaan tanah bagi yang akan dipindahkan dengan pemberitahuan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik rencana pembangunan. Suatu perbuatan yang melawan hukum seperti dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata selain perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri dan kesusilaan. Fenomena perampasan ruang hidup yang dilakukan PT. KAI dan Pemkot Bandung secara aktif yang menimbulakan kerugian bagi pihak lain dengan semena-mena melakukan pengusiran paksa terhadap Rakyat Kebon Jeruk, juga melakukan perusakan dan penjarahan barang-barang milik orang lain (Rakyat Kebon Jeruk). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis yuridis terhadap terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 380/PDT.G/2016/ PN.BDG tahun 2017, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 380/PDT.G/2016/ PN.BDG tahun 2017, dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 380/PDT.G/2016/ PN.BDG tahun 2017. Kerangka pemikiran yang di gunakan berawal dari disebutnya Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan, hukum akan selalu dijadikan sebagai suatu acuan atau pijakan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat yang berbunyi; bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang merupakan unsur perbuatan melawan hukum sesuai KUHPerdata Pasal 1365. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis empiris, metode deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang secara sistematis, faktual dan akurat dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan. Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa melalui analisis yurisprudensi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 380/PDT.G/2016/ PN.BDG tahun 2017 adalah terbukti adanya perbuatan yang bersifat “negatif” yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan bukti-bukti dalam kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT.KAI dan Pemkot Bandung terhadap Rakyat Kebon Jeruk. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan hukum. Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Akibat hukum yang timbul adalah mengganti kerugian yang timbul baik kerugian secara materiil ataupun kerugian secara imateriil.

Actions (login required)

View Item