Perjanjian kerja dosen tetap pada perguruan tinggi keagamaan swasta (PTKS) di Jawa Barat dihubungkan dengan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen

Ahyani, Hisam (2018) Perjanjian kerja dosen tetap pada perguruan tinggi keagamaan swasta (PTKS) di Jawa Barat dihubungkan dengan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (227kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (335kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (652kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB) | Request a copy

Abstract

Pelaksanaan Perjanjian Dosen Tetap dengan pihak Penyelenggra Pendidikan secara umum di Wilayah Jawa Barat masih ada yang terabaikan. Salah satu Perguruan Tinggi di Jawa Barat yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini adalah Universitas Islam Bandung, Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis dan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Banjar. Pelaksanaan Perjanjian Dosen tersebut salah satunya memuat hak-hak Dosen yang harus semestinya dipenuhi oleh pihak Perguruan Tinggi. Hal diatas masih ada saja terjadi pelanggaran perjanjian, salah satunya adalah pihak Perguruan Tinggi tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak Dosen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian Kerja Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS) di Jawa Barat, kendala serta upaya apa saja yang dilakukan agar pelaksanaan Perjanjian Kerja tersebut dapat terealisasi. Satjipto Raharjo menjelaskan mengenai perlindungan hukum bahwa memberikan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati haknya yang diberikan oleh hukum. Hans Kelsen menjelaskan juga terkait hukum, dimana posisi hukum merupakan aturan norma yang menimbulkan kepastian hukum. Metodologi penelitian dalam Tesis ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis empiris, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Perjanjian Kerja Dosen Secara umum termaktub dalam Pasal I ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Hambatan-hambatan menjadi kendala dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Dosen Tetap di Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta di Jawa Barat diantaranya ada bebarapa factor, pertama eksternal dari Kondisi pasar kerja, peraturan pemerintah, kesepakatan kerja, biaya hidup sehari-hari, biaya hidup di desa berbeda dengan biaya hidup di perkotaan,biaya hidup di pedesaan cenderung rendah, kedua ada factor internal yaitu dari pihak lembaga itu sendiri, salah satunya adalah pihak lembaga belum mengeluarkan surat perintah untuk merealisasikan perjanjian tersebut, sedangkan upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Kendala diatas yaitu yang berkaitan dengan Undang-undang, Peraturan pemerintah, sebaiknya pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap regulasi pada Dosen Tetap agar perlindungannya disetarakan dengan pegawai Dosen PNS, agar para Dosen mendapatkan hak-haknya, perguruan tinggi terkait agar lebih Selektif dalam perekrutan Dosen, serta merealisasikan hak-hak Dosen tersebut demi terwujudnya kesejahteraan bagi para Dosen. The implementation of the Permanent Lecturer Agreement with the Education Organizers in general in the West Java Region is still neglected. One of the universities in West Java that was the subject of this study was the Bandung Islamic University, the Islamic Institute of Darussalam (IAID) Ciamis and the Miftahul Huda Islamic College Al-Azhar Banjar. One of the lecturers' agreements includes the rights of lecturers which should be fulfilled by the university. The above is still a violation of the agreement, one of which is that the Higher Education does not carry out its obligations in fulfilling the rights of the Lecturer. The purpose of this study was to determine the implementation of Permanent Lecturer Work Agreements in Private Religious Universities (PTKS) in West Java, what obstacles and efforts were made so that the implementation of the Work Agreement could be realized. Satjipto Raharjo explained about legal protection that providing legal protection was given to the public so that they could enjoy their rights granted by law. Hans Kelsen also explained about the law, where the legal position is a norm rule that raises legal certainty. The research methodology in this thesis uses descriptive analytic method with an empirical juridical approach, because in this study primary data was obtained from the field. Lecturer Work Agreements Generally contained in Article I paragraph (7) of Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. Obstacles become obstacles in the implementation of Permanent Lecturer Work Agreements in Private Religious Universities in West Java, including there are several factors, first external to labor market conditions, government regulations, work agreements, daily living costs, the cost of living in the village is different from the cost living in urban areas, the cost of living in rural areas tends to be low, secondly there are internal factors, namely from the institution itself, one of which is that the agency has not issued a warrant to realize the agreement, while the effort is made to Overcome the Obstacles above which are related to the Law In law, the government regulation, the government should immediately make improvements to the regulations of permanent lecturers so that their protection is equalized with civil servant lecturers, so that lecturers get their rights, related universities to be more selective in recruiting lecturers, and realize the rights of these lecturers to realize wellness raan for lecturers.

Actions (login required)

View Item