Pengenaan Objek Pajak atas tempat kebugaran (Fitness Center) dihubungkan dengan asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan:studi kasus Badan Pengeolaan dan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Supartika, Yopi (2018) Pengenaan Objek Pajak atas tempat kebugaran (Fitness Center) dihubungkan dengan asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan:studi kasus Badan Pengeolaan dan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (102kB) | Preview
	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Restricted to Registered users only Download (456kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) | Request a copy

Abstract

Hukum pajak banyak sekali hubungannya dengan Hukum Perdata, hal ini dapat dimengerti karena hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak atas dasar peristiwa seperti kematian dan kelahiran, keadaan seperti kekayaan, dan juga perbuatan seperti jual beli dan sewa menyewa. Dalam asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan bahwa yang termasuk kepastian hukum dalam bidang perpajakan yaitu mengenai subjek, objek dan tarif pajak, agar Subjek Pajak, Objek Pajak dan tarif pajak mempunyai kepastian hukum, maka pengaturannya harus diatur dalam undang-undang. Di Kota Bandung pengenaan Objek Pajak atas tempat kebugaran (Fitness Center) dijelaskan secara rinci tentang Subjek Pajak, Objek Pajak dan tarif pajak didalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengenaan objek pajak atas tempat kebugaran (Fitness Center) di Kota Bandung, kendala-kendala yang dihadapi BPPD terhadap wajib pajak dalam pengenaan objek pajak atas tempat kebugaran (Fitness Center) di Kota Bandung, dan untuk upaya yang dilakukan terhadap kendala dalam pengenaan objek pajak atas tempat kebugaran (Fitness Center) di Kota Bandung. Bertolak dari pemikiran bahwa Wajib Pajak tempat kebugaran di Kota Bandung (Fitness Center) harus mengetahui dan membayarkan pajak tempat kebugaran (Fitness Center) yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1313 KUHPerdata, Pasal 1548 KUHPerdata dan teori-teori yang digunakan adalah teori daya pikul, teori kepatuhan, teori pernyataan, teori bakti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti dan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam kenyataan dan meneliti bagaimana kerjanya hukum dilingkungan masyarakat dalam pengenaan objek pajak atas tempat kebugaran (Fitness Center) dihubungkan dengan asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa (1) pengenaan Objek Pajak tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan, karena Objek Pajak tidak diatur didalam Undang-Undang tetapi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang dimana Peraturan Daerah hanya sebagai pelaksana Undang-Undang saja. (2) Kendala yang dihadapi baik dengan Wajib Pajak maupun Subjek Pajakdi Kota Bandung. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan sebagai Wajib Pajak di Kota Bandung, karena Wajib Pajak belum sadar akan hukum yang berlaku. (3) upaya yang dilakukan adalah adanya sosialisai Wajib Pajak dan Subjek Pajak harus mentaati peraturan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item