Konsepsi dan Implementasi Kedaulatan Rakyat Dihubungkan dengan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Taufik Ismail, Taufik (1210305114) (2014) Konsepsi dan Implementasi Kedaulatan Rakyat Dihubungkan dengan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (15kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (18kB) | Preview
	Text (BAB I - IV) 4_bab1sd4.pdf Restricted to Registered users only Download (482kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Indonesia merupakan negara yang menganut konsep kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, namun pelaksaan kedaulatan rakyat di Indonesia terdapat perbedaan pasca UUD 1945 diamandemen, sebelum diamandemen, UUD 1945 menyatakan Kedaulatan Rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pasca amandemen, UUD 1945 menyatakan kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut teori kekuasaan tertinggi yang berada ditangan rakyat sebagaimana ketentuannya telah diatur dalam pembukaan UUD 1945 dan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen, namun pasca amandemen Undang-Undang Dasar perihal kedaulatan rakyat hanya tergambar dari pemilu saja padahal dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsepsi kedaulatan rakyat menurut doktrin Hukum Tata Negara di Indonesia dan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan sumber-sumber data primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum dan pendapat sarjana hukum terkemuka dihubungkan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan bahan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedaulatan rakyat di Indonesia adalah penyelenggaraan kedaulatan Tuhan oleh seluruh rakyat, dan perintah dari Tuhan dimusyawarahkan oleh wakil-wakil dari rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dan hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang. Kedaulatan rakyat di Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya tetap menjadi lembaga tertinggi negara.

Actions (login required)

View Item