Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 10 Tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ditinjau dari siyasah maliyah

Maryamah, Melan Nurmah (2018) Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 10 Tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ditinjau dari siyasah maliyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (110kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (633kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (617kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (809kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB)

Abstract

Daerah Kota Sukabumi terdapat Jalan yang dilarang oleh Pemerintah Kota untuk Para Pedagang Kaki Lima yaitu Jalan R. Syamsudin, S.H, Jalan R.E. Martadinata, Jalan Suryakencana, Jalan Siliwangi, Jalan Zaenal Zakse, Jalan Perpustakaan, Jalan Perintis Kemerdekaan, kenyataannya jalan tersebut masih dipenuhi oleh Para Pedagang Kaki Lima. Untuk mengatasi tersebut sudah dibuatlah peraturan daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, selain itu pasal 22 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan Lokasi PKL kenyataannya sampai sekarang masih belum ada lokasi untuk Pedagang kaki lima, namun demikian aturan dengan kenyataannya masih menjadi perbedaan yang cukup signifikan. Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan penelitian ini untuk (1) mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah No 10 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Sukabumi (2) mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap penerapan Peraturan Daerah No 10 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Sukabumi. Penelitian ini didasarkan dari pemikiran bahwa Pemerintah Kota memiliki otoritas untuk melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan menjaga kebersihan, ketertiban,keindahan kota. Dalam fiqih siyasah dinyatakan bahwa pemerintah mempunyai kebijakan untuk mengatur masyarakanya dan kebijakan diatur untuk memaslahatkan umat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, dimana metode ini digunakan untuk mengumpulkan data serta menggambarkan kandungan data. Metode penelitian ini,menggunakan pendekatan kualitatif yakni Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, catatan lapangan, pengamatan, dan studi pustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini pertama, implementasi Peraturan Daerah No 10 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sudah terlaksana tetapi belum optimal, disebabkan tidak adanya lokasi PKL karena hal ini sangat berpengaruh terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kedua, ditinjau dari Siyasah maliyah Kemaslahatan umat harus dengan Tujuan Maqasid Al-Syariah, adanya yang belum maksimal yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kak Lima di Kota Sukabumi dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan yaitu sebagai berikut; Hifdz al-Din (memelihara agama), Hifdz al-Nafs (memelihara jiwa), Hifdz al-‘aql (memelihara akal), Hifdz al-mall( memelihara harta kekayaan), Hifdz al-Nasl (memelihara keturunan) serta pada prinsip-prinsip Siyasah maliyah

Actions (login required)

View Item