Tindak pidana trafficking dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menurut perspektif hukum pidana Islam

Septrifianti, Fenty (2013) Tindak pidana trafficking dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menurut perspektif hukum pidana Islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (276kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (184kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (639kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (597kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB)

Abstract

Tindak pidana Trafficking merupakan tindak pidana yang sering menjadi pusat perhatian berbagai kalangan. Sebagaimana diketahui, bahwa trafficking adalah suatu bentuk praktek kejahatan yang melanggar harkat martabat manusia, serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia paling konkrit yang sering memangsa mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, politik, kultural dan biologis. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui tindak pidana Trafficking menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2) untuk mengetahui tindak pidana Trafficking menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut perspektif Hukum Pidana Islam. 3) untuk mengetahui alasan terjadinya perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis kualitatif berbasis kepustakaan dengan sumber data primer UU No. 21 Tahun 2007. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku maupun sumber tertulis lainnya selain sumber primer yang berhubungan dengan permasalahan aspek pidana dalam hukum pidana Islam. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam UU No. 21 Tahun 2007 yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tidak hanya orang namun juga dapat berupa instansi. Dalam aspek tindakan, yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang adalah seluruh atau sebagian, langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan ketentuan perbuatan yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007. Dalam aspek sanksi, terdapat dua jenis sanksi pokok yakni sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Selain itu terdapat juga sanksi tambahan dan pemberat. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, pelaku dalam UU No. 21 Tahun 2007 yang dapat diterima hanya pelaku dalam bentuk orang dan tidak dapat menerima pelaku dalam bentuk instansi. Dalam hal tindakan, tidak seluruh tindak pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007 dapat diterima oleh hukum pidana Islam. Tidak dapat diterimanya tindakan dalam UU No. 21 Tahun 2007 karena pada dasarnya tindakan yang dapat masuk ke dalam tindak pidana menurut hukum Islam disesuaikan dengan akibat dan kelangsungan dari pelaku. Sedangkan dalam sanksi, sanksi dalam UU No. 21 Tahun 2007 dapat diterima dalam hukum Islam sebagai bentuk ta’zir namun tidak seluruhnya. Pada beberapa sanksi, khususnya yang berkaitan dengan jarimah hudud dan qishash, maka sanksi dalam UU No. 21 Tahun 2007 tidak dapat diterima dalam hukum pidana Islam. Perbedaan pandangan terhadap tindak pidana trafficking didasarkan pada perbedaan ketentuan yang terdapat dalam Al-qur’an dan Al-hadist dengan ketentuan yang terdapatdalamUUNo.21Tahun 2007.

Actions (login required)

View Item