Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Ag/2011/MA-RI Tentang Penyelesaian Sengketa Take Over Dengan Akad Pembiayaan Murabahah

Alamsyah, Danel (2017) Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Ag/2011/MA-RI Tentang Penyelesaian Sengketa Take Over Dengan Akad Pembiayaan Murabahah. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (307kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (621kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (772kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (849kB)
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Download (416kB) | Preview

Abstract

Kasus posisi perkara Nomor 492K/AG/2011/MA-RI ini diawali dengan adanya perjanjian take over hutang saudari Nining Rohayati binti Waslam yang semula memiliki kewajiban membayar hutang dalam bentuk angsuran kepada Bank Danamon dan Bank Tabungan Pensiun Nasional beralih kepada PT Bank Syariah Mega Indonesia. Menurut dalil Penggugat, PT Bank Mega Syariah hanya membayar kepada Bank Danamon sedangkan kepada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) tidak dilunasi, dengan demikian nasabah harus menanggung beban angsuran setiap bulan, bukan menjadi ringan malahan semakin memberatkan dan membengkak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan Akad Murabahah dalam pembiayaan take Over Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung, akibat hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama, PTA dan Mahkamah Agung dalam memutuskan Perkara Nomor 492 K/AG/2011/MA.RI terkait take Over pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung, dan Akad Murabahah dalam pembiayaan take Over Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung dalam perkara a-quo Penelitian ini merupakan penelitian yang diuraikan secara deskriptif dan merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Tekhnik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian ini menerangkan bahwa dalam proses penyelesaian pengalihan utang (take over) harusnya menggunakan akad hiwâlah saja, tidak dengan ragam alternatif akad lainnya. Hal ini berdasarkan pada berlakunya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang hidup sebagai hukum materiil dalam perjanjian syariah. Hal yang lebih sacral ialah akad perjanjian yang disarankan dalam KHES mengenai proses take over adalah menggunakan murni akad tabarru seperti dalam kitab-kitab fiqih pada umumnya yakni bukan transaksi untuk mencari keuntungan (non-profit transaction). Kepastian hukum yang terjadi dengan adanya akad yang sesuai dengan KHES bersifat mutlak dan legal dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia Pertimbangan Putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa penggugat tidak mampu memberikan alat bukti yang kuat untuk mengungkapkan wanprestasi PT Bank Mega Syariah, sedangkan pada tingkat banding majelis hakim menyatakan bahwa perkara a quo tidak berada dalam kewenangan pengadilan agama. Dalam putusan kasasi yang pertimbangannya menyatakan bahwa judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam putusan Nomor 492 K/AG/2011/MA.RI ialah tidak terjadinya pembatalan perjanjian take over syariah dalam perkara a quo. Hal tersebut didasarkan pada substansi hukum yang ditimbulkan dalam putusan lembaga peradilan diatas hanya mencakup mengenai kewenangan dalam memutus semata.

Actions (login required)

View Item