Analisis belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Bandung Barat (tahun 2014-2016)

Rahmawati, Hani (2018) Analisis belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Bandung Barat (tahun 2014-2016). Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (93kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab 1.pdf Download (278kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (454kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (567kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy

Abstract

ENGLISH: Regional Financial Independence is the ability of local governments to finance their own government activities, development, and services to the community. With the existence of fiscal decentralization, the regional government is expected to be more independent in finance by optimizing PAD. Local governments are expected to maximize their own regional potential to reduce dependence on the central government or the provincial government and regional budget revenues are more allocated to public interests than the apparatus interests, namely by allocating capital expenditure 30% of total regional expenditure as determined by the government as an effort to optimize PAD. This concept applies to all districts / cities throughout Indonesia including West Bandung District. The purpose of this research is to determine the allocation of capital expenditure and the level of regional financial independence in the West Bandung District Government for the period of 2014 to 2016. The theory used in this study is Abdul Halim's (2004) theory of the level of regional financial independence. As for capital expenditure, the author refers to Presidential Regulation Number 5/2010 concerning the 2010-2014 RPJMN and Presidential Regulation Number 02/2015 concerning the 2015-2019 RPJMN which mandates capital expenditure of at least 30% of regional expenditure. This research was conducted using descriptive method with a qualitative approach. Descriptive methods are chosen given that the purpose of the research is to describe the situation directly in a particular area or area. This research was conducted at the West Bandung District government. Data collection is done through interviews, documentation and literature. The results showed that the allocation of regional capital expenditure in 2014 was 17.73%, 2015 was 19.93% and 2016 was down to 17.74%, meaning that regional capital expenditure was still below the government's provisions of 30% of total expenditure . This is because there are still many costs outside the categories of expenditure such as maintenance costs, grant funds, social assistance funds and so forth. Regarding the level of regional financial independence based on data analysis, it can be concluded that the level of financial independence in the West Bandung District is still very low. The number of percentages shows the level of regional financial independence in 2014 which was 15.89%, in 2015 which was 17.1% and in 2016 was 21.06%, this was caused by the low PAD, one of which was caused by tax collection as a source of PAD still not optimal. INDONESIA: Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan bisa lebih mandiri dalam keuangan dengan mengoptimalkan PAD. Pemerintah daerah diharapkan lebih memaksimalkan potensi daerahnya sendiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi dan pendapatan anggaran daerah lebih dialokasikan untuk kepentingan publik daripada kepentingan aparatur yaitu dengan mengalokasikan belanja modal 30% dari total belanja daerah seperti yang ditentukan pemerintah sebagai upaya mengoptimalkan PAD. Konsep ini berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui alokasi belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode 2014 sampai dengan 2016. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Abdul Halim (2004) mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan tentang belanja modal, penulis mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014 dan Peraturan Presiden Nomor 02/2015 tentang RPJMN 2015-2019 yang mengamanahkan belanja modal sekurang-kurangnya 30% dari belanja daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriftif dipilih mengingat bahwa tujuan dari penelitian adalah untuk menggambarkan keadaan langsung dilapangan atau daerah tertentu. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa alokasi belanja modal daerah tahun 2014 yaitu 17,73 %, tahun 2015 yaitu 19,93 % dan tahun 2016 yaitu turun menjadi 17,74 %, artinya belanja modal daerah masih dibawah ketentuan dari pemerintah yaitu sebesar 30% dari total belanja. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya biaya-biaya di luar kategori dari belanja seperti biaya pemeliharaan, dana hibah, dana bantuan sosial dan lain sebagainya. Mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat masih termasuk rendah sekali. Jumlah presentase menunjukan tingkat kemandirian keuangan daerah pada tahun 2014 yaitu 15,89 %, tahun 2015 yaitu 17,1% dan pada tahun 2016 yaitu 21,06% hal ini disebabkan oleh masih rendahnya PAD, salahsatunya disebahkan oleh pemungutan pajak sebagai sumber PAD yang masih kurang optimal.

Actions (login required)

View Item