Kedudukan persaksian bersama dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tingkat Pertama

Anwar, Khaerul (2018) Kedudukan persaksian bersama dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tingkat Pertama. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (64kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (340kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (75kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB) | Request a copy

Abstract

Pengadilan agama tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di tingkat pertama. Untuk menjalankan kekuasaan kehakiman tersebut, ada aturan-aturan yang memuat cara bagaimana seseorang harus bertindak di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan harus bertindak satu sama lain. Dalam hal proses persaksian, secara normatif saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang. Tetapi dalam praktiknya, hakim sering kali memeriksa saksi secara bersamaan dengan alasan kemaslahatan. Timbul pertanyaan bagaimana dampak yuridis melaksanakan proses peradilan tanpa mengikuti aturan tetapi atas dasar kemaslahatan. Apakah putusan tersebut batal atau sah. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum acara peradilan agama terhadap persaksian bersama dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama tingkat pertama. (2) Untuk mengetahui bagaimana dampak yuridis terhadap putusan dengan menggunakan alat bukti berupa persaksian bersama. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum meru-pakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan. Berbasis kepada studi kepustakaan, yaitu menghimpun informasi yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Alat bukti keterangan saksi mempunyai syarat formil dan syarat materil. Antara kedua syarat itu bersifat kumulatif, bukan alternatif, oleh karena itu apabila salah satu syarat mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti saksi. Namun dalam pemikiran paham modern bahwa hukum perlu bergerak secara dinamis. Artinya, asas bisa dikesampingkan sepanjang hal tersebut sesuai dengan tuntutan hukum yang ada di masyarakat selama pencari keadilan tidak merasa dirugikan, maka hukum bisa lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Actions (login required)

View Item