Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pekerja buruh yang terkena PHK akibat mendirikan serikat pekerja/serikat buruh dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh

Diviawati, Yesi Fitriani (2018) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pekerja buruh yang terkena PHK akibat mendirikan serikat pekerja/serikat buruh dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (65kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (79kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (451kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (77kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB)

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Pada Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dengan pengusaha. Dalam melaksanakan PHK yang dilakukan oleh PT. JayaMas Dwi Perkasa kepada para buruh yang mendirikan serikat buruh harus sesuai dengan Pasal 163 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kebebasan untuk mendirikan serikat burhu di atur oleh Pasal 5 ayat (1) UU No. 21 tahun 2000 menyebutkan bahwa “Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh” tetapi di dalam prakteknya yang terjadi di PT. JayaMas Dwi Perkasa para pekerja/buruh di PHK dan hak para buruh untuk mendirikan serikat buruh tidak dipenuhi oleh Perusahaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang terkena PHK akibat mendirikan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan untuk mengetahui upaya hukum bagi pekerja/buruh terhadap pemutusan hubungan kerja di PT. JayaMas Dwi Perkasa (SIERRA). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis menurut Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Sedangkan data yang digunakan adalah jenis data bersifat kualitiatf. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa (1) Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan PT.JayaMas Dwi Perkasa akibat mendirikan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak memenuhi unsur dan batal demi hukum (2) Sedangkan Upaya yang dapat dilakukan yakni Pekerja/Buruh Meminta perlindungan hukum ke Dinas Ketenagakerjaan, Kota Bandung untuk melakukan Mediasi.

Actions (login required)

View Item