Analisis hukum atas putusan Pengadilan Agama Cianjur nomor 41 tahun 2010 tentang pemindahan tanah wakaf

Fikri, Abdullah (2018) Analisis hukum atas putusan Pengadilan Agama Cianjur nomor 41 tahun 2010 tentang pemindahan tanah wakaf. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (210kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (214kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (327kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB) | Request a copy

Abstract

Harta benda yang sudah diwakafkan pada dasarnya tidak boleh ditukar, dijual dan dipindahkan berdasarkan pasal 225 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Perkara Nomor 41/Pdt.P/2010/PA.Cjr merupakan salah satu perkara pemindahan tanah wakaf. Pada duduk perkaranya nadzir menyebutkan alasan pemindahan ini karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf sebagaimana diikrarkan wakif, namun menurut keterangan para saksi wakaf ini hasilnya kurang dari tahun-tahun sebelumnya. Karena wakaf ini masih menghasilkan dan tujuannya tetap sama yakni untuk sarana keagamaan Madrasah Al-Mutmainnah. Padahal syarat dilakukannya pemindahan tanah wakaf dalam UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 41 Apabila digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. sedang dalam KHI Pasal 225 ayat (2) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif atau Karena kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara pada putusan pengadilan agama cianjur nomor 41/Pdt.P/2010/PA.Cjr tentang pemindahan tanah wakaf, pertimbangan hakim pada putusan tersebut, serta metode yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal, yaitu keadilan (gerechtigheit), kemanfaatan (zwachmatigheit), dan kepastian (rechtsec-herheit). Berdasarkan Pasal 10 (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka dari itu hakim memiliki kebebasan dalam melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis), analisis isi adalah teknik penelitian untuk memaparkan isi dengan mempertalikan pada makna kontekstual. Analisis isi dalam penelitian ini digunakan terhadap putusan pengadilan agama cianjur yang berkenaan dengan isi putusannya dikaitkan dengan penerapan dan penemuan hukum, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap putusan Pengadilan Agama Cianjur. Hasil penelitian ini bahwa (1) Perakara Nomor 41/Pdt.P/2010/PA.Cjr adalah perkara tentang pemindahan wakaf berupa tanah sawah yang diajukan oleh para nadzir yang berjumlah lima orang terdiri dari ketua dan nadzir lainnya. Untuk memperkuat dalil permohonannya nadzir telah menyertakan alat bukti tertulis serta telah menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya saling berhubungan. (2) Setelah memeriksa perkara melalui persidangan, yang mana pertimbangannya adalah bahwa dikarenakan wakaf ini wakaf khairi maka ketidak maksimalan hasilnya dapat dibaca tidak sesuai dengan tujuan wakaf sebagaimana ikrar wakaf oleh wakif. (3) Adapun metode yang digunakan hakim dalam memutus perkaranya adalah metode Interpretasi Teleologis yang mana hakim menafsirkan undang-undang dengan mengacu pada tujuan atau ekspektasi kemasyarakatan. Undang-undang ditafsirkan tidak hanya dari segi sebagai teks semata, melainkan juga tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut.

Actions (login required)

View Item