Perlindungan hukum bagi para penggarap dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 : Studi kasus di wilayah kampung Kiarajangot Desa Dangiang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

Lukmanurdin, Ibang (2017) Perlindungan hukum bagi para penggarap dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 : Studi kasus di wilayah kampung Kiarajangot Desa Dangiang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (325kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (375kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (832kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (812kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (507kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (420kB) | Preview

Abstract

INDONESIA : Kewenangan Kementerian Agraria di masa Orde Lama yang berfungsi mewujudkan keadilan sosial di sektor agraria sebagai amanat konstitusi tidak bisa terlaksana akibat pergolakan politik. Orde Baru sebagai penguasa baru menghilangkan Kementerian Agraria yang merupakan kelembagaan strategis dalam penyelesaian konflik pertanahan di masa kolonial atau akan datang di hilangkan akibat kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dampaknya ketidakadilan dalam penguasaan agraria semakin tajam, selain kemiskinan, pengangguran, dan urbanisasi meningkat. Perluasan konsesi Perhutani tidak memberikan jaminan bagi rakyat berpartisipasi, terutama kepastian hukum hak atas tanah bagi para penggarap di pinggir kawasan hutan. Kebijakan sentralisasi dan pendekatan represif mempersulit penyelesaian sengketa pertanahan yang keadilan bagi rakyat, yang terjadi adalah perampasan lahan-lahan garapan rakyat untuk proyek pembangunan, BUMN dan swasta. Negara berperan aktif dalam konflik pertanahan sulit dipungkiri sehingga implikasi kekuasaannya mempengaruhi hukum yang dihadapi para penggarap dalam upaya perlindungan hukum sebagai upaya penyelesaian konflik. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi para pengagarap dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan untuk menganalisis upaya penyelesaian hak atas tanah di Desa Dangiang kecamatan Cilawu kabupaten Garut Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Yaitu penelitian yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik penelitian melalui field research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian kepustakaan). Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum sebagai grand theory, kedaulatan rakyat sebagai middle theory, adapun teori terapannya menggunakan teori pembaharuan hukum. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa banyaknya konflik pertanahan yang diakibatkan sentralisasi kebijakan yang tidak memperhatikan living law dampaknya tidak menyelesaikan akar persoalan. Oleh sebab itu perlunya upaya penyelesaian yang sistematis dan terencana atas konflik tersebut melalui agenda pembaruan agraria yang didasarkan pada keadilan penguasaan, pengelolaan dan kepemilikan agraria sesuai dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. ENGLISH : The authority of the Agrarian Ministry in the Old Order which serves to realize social justice in the agrarian sector as the mandate of the constitution can not be realized due to political upheaval. The New Order as a new ruler removes the Agrarian Ministry, which is a strategic institution in resolving colonial or future land conflicts in the wake of a development policy oriented to economic growth, the impact of unfairness in agrarian control is sharper, in addition to poverty, unemployment, and urbanization rising. The expansion of the Perhutani concession provides no guarantee for the people to participate, especially the legal certainty of land rights for farmers on the periphery of the forests. Centralized policy and repressive approach make it difficult to settle a land dispute that is justice for the people, which is the deprivation of people's land for development projects, BUMN and the private sector. Countries play an active role in land conflict are hard to deny, so the implications of their power influence the law faced by the tenants in the effort to protect the law as a solution to the conflict. The purpose of this study is to analyze the implementation of legal protection for the farmers associated with the basic agrarian law No. 5 of 1960 on the basic rules of agrarian subjects. And to analizy efforts to settle land rights in the the of Kiarajangot Dangiang Village subdistrict of Cilawu, District of Garut) This study uses normative juridical methods. That is the research that is associated with the prevailing laws and regulations. Research techniques through field research (field research) and library research (library research). The theories used in this study are law state theory as grand theory, the theory of sovereignty of the people as middle theory, while applied theory applies the theory of legal update . The results of this study show that the number of land conflicts resulting from the centralization of policies that do not pay attention to living law impacts do not solve the root of the problem. Therefore it is necessary to systematically and plan the resolution of the conflict through an agrarian reform agenda based on the jurisdiction of judiciary, management and agrarian ownership in accordance with the mandate of the Agrarian Basic Law No. 5 of 1960 on the Basic Agrarian Principles.

Actions (login required)

View Item