Implementasi PERPPU nomor 2 tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan terhadap pembubaran ormas ditinjau dari siyasah dusturiyah

Ginda, Ginda (2019) Implementasi PERPPU nomor 2 tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan terhadap pembubaran ormas ditinjau dari siyasah dusturiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB1.pdf Download (365kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB2.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB3.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB4.docx.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTARPUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika pelaksanaan / Implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia, yang sering kali mengakibatkan dilabraknya prinsip rule of law dalam pelaksanaanya. Dalam pelaksanaan Perppu oleh pemerintah pada umumnya sangat berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena ukuran “kegentingan yang memaksa” selalu bersifat multi tafsir dan besarnya subyektifitas Presiden dalam menafsirkan frasa “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar untuk menetapkan dan merealisasikan Perppu. Tujuan Penelitian ini adalah pertama. Mengetahui prinsip konstitualisme terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terkhusus prinsip konstitualisme yang ada dalam implementasi Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatn, kedua. Mengetahui pandangan Ormas terhadap Dinamika Implementasi Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ketiga. Untuk mengetahui Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif analisis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara kejadian yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yurudiksi normatif. Yurudiksi Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (pustaka librariy). Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah merujuk pada teori infrastruktur politik, asas legalitas, asas negara hukum, Organisasi Kemasyarakatan serta konsep siyasah dusturiyah yang menjadi pisau analisis penulis dalam mengkaji Implementasi Perppu No 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1). Implementasi Perppu No 2 Tahun 2017 terkait dengan sanksi dministrasi pencabutan surat keputusan terdaftar atas status badan hukum Ormas, setelah Ormas tidak menghiraukan sanksi-sanksi sebelumnya. 2). Pandangan Ormas besar terhadap Implementasi Perppu No 2 Tahun 2017 meninjau kembali mengenai paham-paham atau gerakan atau tindakan yang bertentagan dengan pancasila atau disebut juga gerakan anti pancasila. 3). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Mengenai Implementasi Perppu No 2 Tahun 2017 telah sesuai mekanisme pelaksanaan hukum islam, namun terdapat ketidak sesuaian dengan prinsip konstitusi dan legalitas dalam Islam.

Actions (login required)

View Item