Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam

Nuraeni, Neni and Kania, Dede (2017) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam. Al-'Adalah, 14 (1). pp. 131-156.

Preview

Text (Full Text) 1866-9229-1-PB.pdf Download (300kB) | Preview

Abstract

ENGLISH: Human Traffickingis one of the most common crimes occurs in Indonesia. To eradicate this crime, the government issued the 21/2007 of Human Trafficking Act (UU PTPPO). The statue sanctions persons committing the crime and providing protection to witnesses and victims. The law accomodate a number of penalties for the perpetrators of this crime, ranging from principal punishment, in the form of imprisonment and fine, to additional criminal and ballast. Although Islamic law does not explicitly regulate this crime, it is clearly contrary to Islamic principles of freedom, independence, equality and human dignity. INDONESIA: Perdagangan orang (human trafficking) merupakan salah satu kejahatan yang banyak terjadi di Indonesia. Untuk mengatasi kejahatan tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-undang tersebut mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan per-dagangan orang dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Terdapat sejumlah jenis ancaman hukuman untuk pelaku kejahatan ini, mulai dari pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, hingga pidana tambahan dan pemberat. Meski hukum Islam tidak mengatur tentang kejahatan ini, namun per buatan kriminal ini jelas ber tentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang kebebasan, kemerdekaan, kesetaraan dan penghargaan harkat martabat manusia.

Actions (login required)

View Item