Analisis kebijakan registrasi penggunaan simcard handphone pada Dinas komunikasi dan informatika Kota Bandung

Maraya, Raissa fadhilah (2019) Analisis kebijakan registrasi penggunaan simcard handphone pada Dinas komunikasi dan informatika Kota Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (130kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (93kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (469kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (648kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (461kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA Indonesia merupakan negara transformasi digital. Karena itu, berbagai program dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan teknologi di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut banyak sekali terjadi kriminalisasi yang tidak hanya dilakukan secara tradisional tetapi juga dilakukan dengan cara yang canggih melalui teknologi. Seperti, sms teror, penipuan, dan lain lain, Sehingga masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap identitasnya. Untuk mengurangi keresahan masyarakat terhadap masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, dan Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Tujuan penelitian ini adalah Sebagai bahan evaluasi agar terciptanya kebijakan yang lebih baik serta aman dan tidak meresahkan berbagi pihak, Sebagai acuan untuk kedepannya dalam pembuatan kebijakan-kebijakan terutama yang berhubungan dengan data masyarakat yang sifatnya pribadi, dan Untuk menemukan solusi agar bisa meningkatkan kualitas dari kebijakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Dalam penelitian ini kami menggunakan teori yang dikemukakan oleh Dunn (1981: 35) yang menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian dan argument untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relavan untuk kebijakan yang dapat digunakan dalam setting politik untuk memecahkan masalah kebijakan. Objek penelitian ini adalah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penentuan populasi dan sampel Peneliti menggunakan teknik purposif sampling. Teknik pengumpulan datanya, peneliti menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Jadwal dan tempat penelitian ini adalah pada bulan januari yaitu di Kantor Dinas Kominfo Kota Bandung Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis,Sumur Bandung Kota Bandung, Jawa Barat 40117. Registrasi pelanggan jasa telekonunikasi merupakan kebijakan yang sudah seharusnya di terapkan di negara transformasi digital. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak masalah yang harus di selesaikan salah satunya yaitu perlindungan data pribadi. Oleh karna itu, saat ini pemerintah telah mengajukan undang-undang perlindungan data pribadi dan telah masuk ke prolegnas tahun 2018. ENGLISH Indonesia is a digital transformation country. Therefore, various programs are carried out by the government in order to develop technology in Indonesia. Along with the development of this technology, there has been a lot of criminalization which is not only done traditionally but also carried out in a sophisticated way through technology. Like, SMS terror, fraud, etc., so that people need protection against their identity. To reduce public unrest about the problem, the government issued policy No. 12 of 2016 concerning Telecommunications Service Customer Registration, Minister of Communication and Information Regulation Number 14 of 2017 concerning changes to Regulation Number 12 of 2016 concerning Telecommunications Services Customer Registration, and Information Communication Minister Regulation Number 21 Year 2017 concerning the second amendment to Ministerial Regulation Number 12 of 2016 concerning Telecommunications Services Customer Registration. The purpose of this study is to evaluate the creation of better and safer policies that do not disturb the sharing of parties, as a reference for the future in making policies, especially those relating to private data, and to find solutions to improve the quality of policies. Minister of Communication and Information Technology Regulation. In this study we used the theory put forward by Dunn (1981: 35) which states that policy analysis is an applied social science that uses various methods of assessment and arguments to produce and transform information that is relevant to policies that can be used in political settings to solve problems Policy. The object of this research is the Office of Communication and Information of the City of Bandung. The method used by researchers is descriptive method using a qualitative approach. In determining population and sample the researcher used purposive sampling technique. Data collection techniques, researchers used interview techniques and literature studies. The schedule and place of this study is in January, namely at the Bandung Office of Communication and Information Office Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung City of Bandung, West Java 40117. Teleconication services customer registration is a policy that should be implemented in a digital transformation country. However, in the implementation there are still many problems that must be solved, one of which is the protection of personal data. Because of that, the government has now submitted a personal data protection law and has entered the prolegnas in 2018.

Actions (login required)

View Item