Suap sebagai modus penggelapan pajak dalam pasal 209 KUHP Jo. pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana Islam

Kusumaningtya, Retno Ayu (2017) Suap sebagai modus penggelapan pajak dalam pasal 209 KUHP Jo. pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana Islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (296kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (298kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (807kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (739kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (913kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB)

Abstract

Tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap Direktorat Jenderal Pajak atau penyidik pajak, atau pejabat negara lain yang bertugas dalam bidang perpajakan sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Yang menjadi rangkaian penggelapan pajak yang dapat masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: a. Suap sebagai modus penggelapan pajak dalam Pasal 209 KUHP Jo. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perspektif hukum pidana Islam, b. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi suap sebagai modus penggelapan pajak dalam Pasal 209 KUHP Jo. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis sebagai berikut, bersumber dari Al-Qur’an, Hadits, Kaidah, dan Ijma yang tidak terlepas dari aspek kajian Hukum Pidana Islam tentang suap sebagai modus penggelapan pajak. Suap sebagai modus penggelapan pajak berhubungan dengan kemaslahatan umum, karena menyangkut kepentingan rakyat. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, menginterpretasikan Suap Sebagai Modus Penggelapan Pajak Dalam Pasal 209 KUHP Jo. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa suap sebagai modus penggelapan pajak dalam Pasal 209 KUHP Jo. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perspektif hukum pidana Islam yaitu, dalam kajian hukum pidana, suap termasuk perbuatan korupsi. Dalam kajian hukum pidana Islam, suap diartikan risywah. Dalam bahasa syari’ah penyuap disebut ar-Rasyi, dan orang yang disuap disebut al-Murtasyi. Untuk dapat dikategorikan suatu jarimah, suatu perbuatan harus memiliki beberapa unsur yaitu, unsur formal atau rukun syar’i, unsur material atau rukun maddi, dan unsur moril atau rukun adaby. Dan analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi suap sebagai modus penggelapan pajak dalam Pasal 209 KUHP Jo. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu, dikenakan sanksi yang terdapat didalam Pasal 209 KUHP Jo. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam dikenakan sanksi ta’zir. Ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim. Adapun sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku yaitu, hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman penyaliban, hukuman pengucilan (alhajru), hukuman peringatan dan ancaman, hukuman pencemaran, hukuman terhadap harta, sanksi-sanksi lain, dan kaffarat.

Actions (login required)

View Item