Pelaksanaan Qardh haji di BPRS PNM Mentari Garut ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Ilmawati, Reza (2019) Pelaksanaan Qardh haji di BPRS PNM Mentari Garut ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover(1).pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (35kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (62kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (181kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (35kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (33kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 6A disebutkan bahwa BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi dalam kenyataannya di BPRS PNM Mentari Garut ini baru dikeluarkan produk qardh haji. produk tersebut merupakan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji. Selain daripada itu, ujrah untuk pengurusan biaya pengurusan ibadah haji sudah ditentukan sejak awal sebesar Rp. 4.200.000 tetapi tidak dijelaskan secara detail kepada nasabah rincian biaya-biaya yang digunakannya. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang dasar hukum pelaksanaan pembiayaan qardh haji di BPRS PNM Mentari Garut, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan qardh haji di BPRS PNM Mentari Garut. Penelitian ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan tentang qardh, ijᾱrah, serta fatwa DSN-MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2000, dimana LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH dengan menggunakan prinsip al-qardh, dan dapat memperoleh imbalan jasa dengan menggunakan prinsip ijarah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kepustakaan dan dokumentasi serta didukung dengan wawancara langsung untuk menggali informasi secara mendalam terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis. Penelitian ini juga menggunakan teknik analitis deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dikeluarkannya produk qardh haji ini adalah untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan porsi haji dengan cara memberikan pembiayaan dana talangan haji yang menggunakan akad qardh dan ijᾱrah. Dasar hukum yang digunakan oleh BPRS PNM Mentari Garut ini hanya mengacu kepada fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002, tidak melihat kepada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Produk qardh haji ini baru dikeluarkan oleh BPRS PNM Mentari Garut pada bulan September tahun 2018, sedangkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia keluar pada tahun 2016. Salah satu alasan dana talangan haji ini dilarang karena dengan adanya dana talangan haji ini, waktu tunggu untuk melaksanakan ibadah haji semakin lama. Pelaksanaan produk qardh haji ini sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji, karena bank memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001, dan bank mendapatkan ujrah dari pengurusan ibadah haji yang sesuai dengan fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

Actions (login required)

View Item