Analisis Penyerapan Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017

Pilawati, Pilawati (2019) Analisis Penyerapan Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover.pdf Download (631kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (626kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) daftar isi.pdf Download (738kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) bab1.pdf Download (881kB) | Preview
	Text (BAB II) bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (748kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (745kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) dakpus.pdf Download (695kB) | Preview

Abstract

Penyerapan anggaran khusunya belanja langsung merupakan pencapaian dari suatu estimasi yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu. Penyerapan anggaran berpengaruh cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Setiap instansi harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Penyerapan anggaran tidak harus 100%, namun setidaknya memenuhi lebih dari 80% dari anggaran yang ditetapkan. Penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 belum terserap dengan optimal dibuktikan dengan hasil penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 66,53%. Kegagalan mengoptimalkan penyerapan anggaran ini mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan tidak dapat semuanya dimanfaatkan. Penelitian ini menggunakan teori dari Abdul Halim tentang penyerapan anggaran, bahwa penyerapan anggaran adalah pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran pada saat tertentu. Pencairan atau realisasi anggaran tersebut dipengaruhi oleh adanya anggaran serta faktor pendukung dan penghambat dalam penyerapan anggaran. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan analisis dari Miles dan Huberman yakni Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari lokasi penelitian. Dari hasil penelitian dan pembahasan didapatkan jawaban atas rumusan masalah yang terdiri dari tiga dimensi yaitu : Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 sudah direncanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari 6 (enam) indikator dari unsur-unsur anggaran, yaitu kebijaksanaan pemerintah yang tercermin dalam angka-angka, rencana pemasukan untuk membiayai pengeluaran, memuat data pelaksanaan anggaran satu tahun yang lalu, penujukkan sektor yang diprioritaskan, penunjukkan maju/mundurnya pencapaian sasaran dan petunjuk bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaannya selama satu tahun mendatang. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun Anggran 2017 sudah sesuai dengan indikator-indikator dalam penyerapan anggaran yaitu pemberian kewenangan kuasa pengguna anggaran, batas waktu penyelesaian tagihan, penerapan sistem reward and punishment, peningkatan sumber daya manusia, penganggaran yang tepat dan ketepatan penunjukkan pejabat perbendaharaan, pemahaman terhadap ketentuan dan mekanisme pengelolaan keuangan dan mekanisme penyelesaian pencairan dana yang cepat dan tepat. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyerapan Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017, faktor pendukung yaitu perencanaan yang matang, sumber daya manusia yang mendukung, penyedia barang dan jasa yang berkualitas, sistem pengawasan dalam penyerapan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai, dan adanya analisa standar biaya. Faktor penghambat yaitu : pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum tepat waktu, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterlambatan juklak dan juknis kegiatan.

Actions (login required)

View Item