Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi dihubungkan dengan pasal 81 undang-undang no. 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang

Ernoko, Pingkan Agatha (2019) Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi dihubungkan dengan pasal 81 undang-undang no. 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (384kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (595kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB) | Request a copy

Abstract

Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sejak diundangkannya untuk pertama kali pada tahun 1971 dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan diperbaharui kembali pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak membuat Indonesia bebas dari korupsi. Pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi masih memiliki kendala baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis, Hal ini dapat dilihat jumlah kerugian negara sangatlah besar. Hal ini berkaitan dengan tidak diaturnya secara tegas peraturan tentang prosedur pengembalian uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa hal ini menjadikan pengembalian kerugian keuangan negara saat ini di Indonesia masih sulit dan kurang efektif. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi dihubungkan dengan pasal 81 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menangani kendala dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi. Penulis melakukan penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yakni metode yang menggambarkan ketentuan yang berkaitan dengan teori hukum dan implementasinya dalam masalah penulisan ini untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Metode pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa: (1). dari perspektif penegak hukum telah mengikuti aturan perundang-undang yang ada akan tetapi hal ini belum juga menjadi maksimal dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara masih terdapat banyak kendala. (2). Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya adalah a).Terpidana meninggal saat belum membayar atau mengganti kerugian keuangan negara; b). Regulasi yang belum jelas; c) aset/harta kekayaan yang dialihkan kepada pihak lain; d). Aset/harta kekayaan yang di sembunyikan diluar negeri. (3). Kemudian dalam upaya untuk menangani upaya tersebut adalah a). Dalam hal ini apabila terpidana meninggal dunia maka jaksa akan menuntut ahli waris untuk membayar kerugian keuangan negara beserta dendanya; b). Dalam hal regulasi yang belum jelas, maka harus ada perubahan dalam regulasi tersebut untuk mengubah jangka waktu yang telah ditetapkan undang-undang; c). Harus adanya pencegahan yaitu melakukan penyitaan terhadap aset yang diduga merupakan aset atau harta kekayaan hasil korupsi maupun pencucian uang; d). Dalam hal ini pihak pemerintah harus aktif untuk melakukan perjanjian dengan negara lain terkait dengan pengembalian aset negara pada tindak pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item