Penegakan hukum terhadap tindak Pidana bidang kehutanan terhadap satwa dilindungi berdasarkan pasal 21 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah Hukum Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat

Januar.F, Muhammad Iqbal (2019) Penegakan hukum terhadap tindak Pidana bidang kehutanan terhadap satwa dilindungi berdasarkan pasal 21 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah Hukum Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (223kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (288kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (392kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (398kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (429kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang memiliki satwa dilindungi di wilayah hukum Jawa Barat, oleh karena itu menyebabkan populasi satwa dilindungi semakin hari semakin menurun dan akan merusak ekosistem Indonesia. Padahal memiliki satwa yang di lindungi di larang dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya, dan ancamannya pun jelas pidana penjara paling lama 5 Tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Tujuan dari penelitian adalah, pertama untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum oleh PPNS BBKSDA Jawa Barat terhadap tindak pidana bidang kehutanan di wilayah hukum Jawa Barat, kedua untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PPNS BBKSDA Jawa Barat terhadap tindak pidana bidang kehutanan di wilayah hukum Jawa Barat, ketiga untuk mengetahui upaya yang dilakukan PPNS BBKSDA Jawa Barat terhadap tindak pidana bidang kehutanan di wilayah hukum Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriftif analisis, yaitu untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum yang berhubungan dengan praktek penegakan hukum terkait masalah yang diteliti.metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum di mulai dari analisa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang diteliti kemudian tentang hubungan antara suatu peraturan dan penerapan dalam prakteknya. Berdasarkan hasil penelitian (1) penegakan hukum terhadap tindak pidana bidang kehutanan terhadap satwa dilindungi yang dilakukan oleh PPNS BBKSDA Jawa Barat belum maksimal, pada tahun 2017 dari 99 kasus yang masuk, hanya 4 kasus yang di putus pengadilan. (2) Kendala dalam penegakan hukum oleh PPNS BBKSDA Jawa Barat terhadap tindak pidana bidang kehutanan adalah kendala Internal, kendala pada PPNS BBKSDA Jawa Barat itu sendiri, Kendala kedua Eksternal, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap satwa dilindungi (3) Upaya PPNS BBKSDA Jawa Barat terhadap tindak pidana bidang kehutanan yaitu untuk mengatasi kendala internal PPNS BBKSDA Jawa Barat bekerja sama kepada Pihak kepolisian, untuk mengatasi kendala Eksternal yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat ke setiap daerah.

Actions (login required)

View Item