Sanksi pidana penyedia konten video porno menurut UU No.44 tahun 2008 dalam perspektif hukum pidana Islam

Iskandar, Ahmad Yusup (2016) Sanksi pidana penyedia konten video porno menurut UU No.44 tahun 2008 dalam perspektif hukum pidana Islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (292kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (297kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (734kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (765kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (799kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (412kB)

Abstract

Tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti pemerkosaan, pencabulan, pembunuhan, pencurian bahkan perampokan salah satunya akibat keberadaan konten video porno. Kendati demikian pasal 29 UU no.44 tahun 2008 tentang pornografi mengatur secara eksplisit mengenai hukuman terhadap tindak pidana penyedia konten video porno. Penyedia konten video porno adalah orang yang menyediakan atau menyajikan konten atau muatan yang mengandung video ketelanjangan, adegan ranjang secara lebih rinci dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) UU no.44 tahun 2008 tentang pornografi. Tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mendeskripsikan sanksi pidana penyedia konten video porno menurut pasal 29 UU no.44 tahun 2008. Kedua, untuk mendeskripsikan sanksi pidana penyedia konten video porno menurut hukum pidana Islam. Ketiga, untuk mengetahui secara deskriptif relavansi antara sanksi pidana penyedia konten video porno menurut pasal 29 UU no.44 tahun 2008 dengan sanksi menurut hukum pidana Islam. Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa konten video porno merupakan gerbang menuju lahirnya kejahatan yang lain. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan atau diharamkan dalam hukum manapun. Konten video porno adalah jalan untuk menuju perkara yang dilarang. Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian deduksi yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Jenis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research (kepustakaan). Sanksi tindak pidana penyedia konten video porno menurut pasal 29 UU no.44 tahun 2008 adalah dipidana paling lama 12 tahun penjara, sementara dalam fiqh jinayah sanksi pidana penyedia konten video porno dihukumi ta’zir. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa tindak pidana penyedia konten video porno tidak termasuk kedalam kategori jarimah yang dijatuhi sanksi hudud dan qishash-diyat. Dalam kaitannya dengan kasus tindak pidana penyedia konten video porno, pelaku bisa saja dijatuhi hukuman paling berat dari kategori ta’zir oleh Ulil Amri mengingat dampak yang ditimbulkan bukan hanya sanksi moral dan sosial semata, melainkan dapat menimbulkan kejahatan yang lain. Dilihat dari dampak tersebut berarti bahwa konten video porno merupakan gerbang kejahatan yang lain, dengan kata lain video porno harus dimusnahkan dan penyedia konten video porno harus dipidanakan.

Actions (login required)

View Item