Ketentuan poligami di Malaysia: Analisis akta Undang-Undang keluarga Islam wilayah persekutuan dan enakmen Undang-Undang keluarga Islam negeri Kelantan

Zulhazmi, U'waimar (2019) Ketentuan poligami di Malaysia: Analisis akta Undang-Undang keluarga Islam wilayah persekutuan dan enakmen Undang-Undang keluarga Islam negeri Kelantan. Diploma thesis, UIN Sunan Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (295kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (360kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (682kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (902kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (810kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB) | Request a copy

Abstract

Prosedur poligami di Malaysia masih tidak seragam karena setiap negeri bagian masih menggunakan ketentuan yang tersendiri. Oleh karena itu di Malaysia semua bagianya menyatakan bahwa setiap permohonan poligami harus memiliki izin dari Mahkamah Syariah atau Hakim Syariah. Dalam Bagian 23 (1), Undang-Undang Hukum Keluarga Islam tahun 1984, mengatur hal ini. Campur tangan Mahkamah Syariah dalam memberikan izin poligami dilakukan karena komunitasnya sendiri yang gagal mempertahankan kebaikan poligami sebagaimana diajurkan oleh Islam. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan poligami di Malaysia antara Wilayah Persekutuan dan Negeri Kelantan serta tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab poligami yang ada di Wilayah Persekutuan dan negeri Kelantan. Dasar-dasar hukum Islam di Wilayah Persekutuan dan negeri Kelantan yang utama digunakan dalam kedua-dua aturan tersebut yaitu akta dan enakmen adalah berdasarkan dalil dalam Surah an-Nisa ayat tiga. Di Wilayah Persekutuan menggunakan AUKIWP 1984 sebagai rujukan dalam hal-hal berkaitan dengan poligami serta negeri Kelantan pula menggunakan EUKIK sebagai rujukan dalam hal-hal berkaitan dengan poligami. Di sini penulis ingin mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan prosedur poligami yang ada di Wilayah Persekutuan dan negeri Kelantan. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, model kebijakan dan wawancara. Hasil penelitian, perbedaan ketentuan poligami di Wilayah Persekutuan dan negeri Kelantan yang diatur dalam akta dan enakmen ini adalah pengaruh dan wewenang setiap negeri bagian bagi menetapkan pensyaratan dalam ketentuan poligami di setiap negeri masing-masing. Prosedur poligami Wilayah Persekutuan mempunyai pensyaratan yang ketat untuk seseorang suami berpoligami dengan adanya izin istri sebelum permohonan poligami dilaksanakan sedangkan negeri Kelantan meringankan pensyaratan poligami dan tanpa perlu izin istri dan hanya perlu ke mahkamah syari‘ah untuk mendapatkan borang permohonan poligami. Dasar yang digunakan dikedua-dua aturan ini mengikut pensyariatan yang ditetapkan di dalam al-Quran dan perubahan terhadap kedua-dua perundangan tersebut disebabkan oleh aturan yang diatur dalam setiap negeri itu sendiri. Manakala tinjauan hukum Islam terhadap kedua-dua negeri tersebut dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 dan Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Kelantan menyatakan bahwa dasar hukum Islam yang digunakan dalam prosedur poligami di kedua-dua negeri tersebut adalah mengikut pensyariatan yang telah ditetapkan didalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 tentang keadilan dalam berpoligami. Demikian itu bahwa Wilayah Persekutuan dan Negeri Kelantan menggunakan atau mempraktek prosedur poligami tersendiri yang telah di atur dalam AUKIWP 1984 dan EUKIK.

Actions (login required)

View Item