Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Fauzi, Rahmat (2012) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (283kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB)

Abstract

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga yang termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga. Istilah kekerasan seksual merupakan metamorfosis dari UU PKDRT No.23 Tahun 2004, yang merupakan tindakan kejahatan kekerasan dalam hubungan seksual dengan paksaan atau ancaman suami kepada istrinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana kekerasan seksual di rumah tangga dalam UU PKDRT No.23 Tahun 2004 beserta sanksi yang diterapkannya. Landasan pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan jarimah apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur- unsur : 1. Adanya nash yang melarang perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan tersebut (unsur formal).2. Adanya perbuatan yang membentuk jarimah baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan (unsur material) dan 3. Adanya pelaku kejahatan (unsur moral). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analisys) terhadap UU PKDRT No.23 Tahun 2004 Pasal 8, 46, 47 dan 48 dengan mendekrifsikan konsep dan sanki kemudian ditinjau berdasarkan kajian Hukum Pidana Islam. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa menurut tinjauan Hukum Pidana Islam bahwa tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam UU PKDRT No.23 Tahun 2004 Pasal 8 poin a, apabila kekerasan seksual itu dilakukan oleh suami kepada istrinya, maka perbuatan itu merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi tidak dikatagorikan sebagai tindakan perkosaan yang disejajarkan dengan jarimah zina, tetapi hukumannya ta’zir. Kemudian poin b, apabila ada hubungan seksual yang dilaksanakan secara suka sama suka diluar pernikahan maka dikatagorikan kepada jarimah zina kemudian apabila terjadi pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga baik itu anak, sanak saudara atau bahkan pembantu atau orang yang lainnya dengan maksud untuk komersial atau tujuan yang lainnya, maka perbuatan itu dikatagorikan kepada jarimah ta’zir. Sedangkan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 Pasal 46, 47 dan 48, jika dihubungkan dengan kasus kekerasan dengan unsur pemaksaan dalam hubungan seksual suami istri, dapat dikatagorikan jarimah ta’zir yang sanksinya diserahkan kepada ulil amri, kemudian bagi pelaku yang melakukan perbuatan zina, hukumannya 100 kali jilid dan diasingkan selama satu tahun apabila pezinanya belum berkeluarga, kemudian apabila pezinanya sudah berkeluarga, maka hukumannya di rajam sampai mati, kemudian bagi orang yang memaksa orang lain untuk melakukan zina untuk tujuan komersial atau untuk tujuan yang lainnya, maka sanksinya ta’zir.

Actions (login required)

View Item