Kedudukan kepala daerah dalam penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purwakarta hubungannya dengan PP. No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Nugraha, Galih (2011) Kedudukan kepala daerah dalam penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purwakarta hubungannya dengan PP. No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (80kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (113kB) | Preview
	Text (BAB I - BAB IV) 4_bab1sdbab4.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB)

Abstract

Program Jangka Menengah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa penetapan RPJMD ini harus dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) bukan berbentuk Peraturan Kepala Daerah ataupun Penetapan Kepala Daerah lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Kepala Daerah dalam perumusan dokumen perencanaan daerah dan akibat hukum tentang penetapan RPJMD yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati serta mekanisme Perubahan sebuah Penetapan yang sesuai dengan Perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah terdiri dari PP. No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah juga bahan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunujukan bahwa ada beberapa pelanggaran terkait dengan penetapan RPJMD dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, haruslah berbentuk Peraturan Daerah bukan oleh Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008. Jadi, penetapan RPJMD ini haruslah dicabut dan di lakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Actions (login required)

View Item