Kedudukan hukum ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan akad pengelolaan dana Calon Jama'ah Haji

Salamah, Imas Ummu (2018) Kedudukan hukum ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan akad pengelolaan dana Calon Jama'ah Haji. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (652kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (308kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (688kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (942kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (762kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (774kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (404kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia merupakan penduduk yang bermayoritas muslim, maka dari itu Jama’ah yang mendaftar haji terus meningkat setiap tahun. Banyaknya jumlah Jama’ah haji berimplikasi pada besarnya akumulasi dana penyelenggraan haji yang berasal dari jumlah setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan dana efisiensi penyelenggaraan haji, seperti pada tahun 2018 tercatat sebesar 105.00 trliun yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang No. 34 Tahun 2014. Pengelolaan dana BPIH haruslah sesuai dengan prinsip syari’ah, dan memiliki kekuatan hukum terutama dari segi akad. Dan salahsatu rukun akad adalah kesepakatan dari kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri, maka dalam hal ini haruslah diketahui mengenai akad Jama’ah Haji atas pembayaran BPIH, meskipun pada kenyataanya Jama’ah Haji akan mendapatkan manfaat atas pengelolaan dana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah substansi hukum, Sosiologis Hukum dan Struktur Hukum mengenai akad pengelolaan dana haji berdasarkan Hukum Ekonomi Syari’ah, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normativ, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan bahan data primer yakni undang undang tentang pengelolaan dana haji yang didukung dengan hasil studi kepustakaan, dan informasi tekstual tentang pengelolaan haji oleh BPKH, lalu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma norma dalam hukum islam. Setelah dilakukan penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa secara yuridis pengelolaan dana calon Jama’ah Haji telah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2014, namun dari segi akad, belum ada kepastian hukum, Adapun secara sosiologis telah memenuhi asas keadilan, artinya bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji berpegang pada kebenaran, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. terlihat dari terpenuhinya hak dan kewajiban antara pemerintah dan jama’ah haji. Dan jika dilihat dari kebiasaanya mengenai hukum mentransaksikan (tasharruf) dana haji, penulis menggunakan kaidah Fikih atau Ushul Fikih, kaidah-kaidah Tafsir yang sudah masyhur, yakni mengunnakan qiyas (analogi), mafhum muwafaqah (pemahaman affirmative) dan mafhum mukhalafah (pemahaman kontrari). Sedangkan secara filosofis akad pengelolaan dana haji tersebut tentunya telah memberi manfaat kepada calon jama’ah haji salahsatunya berupa penurunan ongkos haji, oprasional haji dan virtual account. selain itu juga memberi peluang besar kepada perbankan syari’ah untuk mengelola keungan haji secara optimal. Dengan demikian, akad dana calon Jama’ah Haji secara yuridis belum memiliki kepastian hukum, namun secara sosiologis dirasa telah adil dan bermanfaat besar bagi para Jamaah Haji, maka menurut penulis pelaksanakan akad pengelolaan haji ini lebih mengandalkan manfa’at tetapi kurang mempertimbangkan kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item