Kinerja pengawasan Camat dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik desa dikaitkan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa : studi kasus di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut

Holipah, Silvi (2017) Kinerja pengawasan Camat dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik desa dikaitkan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa : studi kasus di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (247kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (151kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (279kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (161kB)

Abstract

Camat sebagai tangan kanan Bupati/Walikota yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 112 ayat (1) dan (2) dan dijelaskan dalam PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 154 ayat (1) dan (2). Pengawasan yang dilakukan camat berpengaruh terhadap pembangunan desa sehingga pengawasan yang dilakukan camat harus efektif agar pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pelaksanaan pengawasan camat terhadap kinerja kepala desa dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik desa di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut. 2) Hubungan kinerja pengawasan camat dengan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala desa di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut. 3) Kinerja pengawasan camat ditinjau dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Siyasah Dusturiyah dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik desa. Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa siyasah dusturiyah merupakan pemahaman hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara. Setiap pemimpin negara harus melaksanakan kewajibannnya dengan mengutamakan kepentingan rakyat tetap sasaran. Agar hal tersebut terwujud maka perlu adanya konsep pengawasan (muraqabah). Kemudian organisasi atau lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsi muraqabah harus berpegang pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan fungsi pengawasan camat di Kecamatan Pakenjeng sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 112 ayat (1) dan (2). Data primernya adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta wawancara dengan responden yaitu Camat Pakenjeng dan Kepala Desa Neglasari, Sukamulya dan Tegalgede. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pengawasan Camat Pakenjeng terhadap kinerja kepala desa bersifat administratif dan lapangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum maksimal terlihat dalam laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada camat masih belum rapi. 2) Tidak ada hubungan kinerja pengawasan camat dengan BPD, sebab BPD merupakan lembaga legislatif, hasil pengawasan BPD dilaporkan kepada masyarakat sedangkan pengawasan camat bersifat luas mencakup seluruh desa yang berada di wilayah Kecamatan Pakenjeng dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada Bupati/Walikota melalui Sekertaris Daerah. 3) Kinerja pengawasan Camat Pakenjeng sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi pengawasan camat bersifat koordinasi dan fasilitasi. Kinerja pengawasan camat di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, yaitu dengan menerapkan asas musyawarah dan asas keseimbangan sosial.

Actions (login required)

View Item