Pelaksanaan Perda Kabupaten Bandung Barat nomor 17 tahun 2009 hubungannya dengan rangkap jabatan di Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat

Aljabbar, Malik (2011) Pelaksanaan Perda Kabupaten Bandung Barat nomor 17 tahun 2009 hubungannya dengan rangkap jabatan di Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (132kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (219kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB)

Abstract

Wujud pelaksanaan asas Desentralisasi di desa adalah dengan pemberian kewenangan tersendiri kepada BPD yang kemudian ditafsirkan melalui PERDA No. 17 Tahun 2009 tentang BPD. Salah satunya adalah dengan memuat pelarangan Rangkap Jabatan bagi ketua maupun anggota sebagai Kepala ataupun Perangkat Desa, akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat salah satu anggota BPD yang merangkap jabatan sebagai Perangkat Desa dengan adanya kesamaan nama pada SK kepala desa No. 141.01./Kep KD/I/2008 dan SK Camat No. 142.2/Kep-08/KEC/2009, maka dari itu perlu diadakan kajian yang lebih mendalam mengenai hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Pasal 15 ayat (1) Perda Kabupaten Bandung Barat No. 17 Tahun 2009 Tentang BPD Hubunganya Dengan Rangkap Jabatan Di Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. 2) Untuk mengetahui akibat hukum dalam pelaksanaan Rangkap Jabatan di desa Sukamanah hubunganya dengan Pasal 15 ayat (1) PERDA Kabupaten Bandung Barat No. 17 tahun 2009 tentang BPD 3) Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan BPD Dalam Menata kembali lembaga BPD Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa Pasal 15 Ayat (1) Perda Kabupaten Bandung Barat No.17 Tahun 2009 Tentang BPD melarang adanya Rangkap Jabatan bagi kepala dan anggota BPD untuk merangkap sebagai Kepala dan Perangkat Desa, akan tetapi pada tahap pelaksanaannya ditemukan adanya Praktik Rangkap Jabatan di tubuh BPD. Hal tersebut dikhawatirkan akan membuat ruang gerak terhadap BPD untuk dengan bebas melakukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif-Analitis yaitu menggambarkan Pelaksanaan Perda Kab. Bandung Barat No. 17 Tahun 2009 Tentang BPD kemudian dikaitan dengan Rangkap Jabatan di tubuh BPD Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan dengan menganalisa Pasal 15 ayat (1) Perda Kab. Bandung Barat No. 17 Tahun 2009 Tentang BPD, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktik dan aspek sosial yang berpengaruh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 15 ayat (1) Perda Kabupaten Bandung Barat No. 17 Tahun 2009 tentang BPD tidak terlaksana sebagaimana mestinya hal ini terlihat dari pembentukan BPD yang tidak melalui musyawarah mufakat melainkan didasarkan kepada orang yang paling dikenal di wilayah tersebut tanpa memperhatikan kualitas sumber Daya manusia (SDM) dengan alasan tidak ada yang mau untuk menjadi Anggota BPD, alasan ini pula yang mendasari adanya Rangkap Jabatan di dalam tubuh BPD. Akibat hukum dari dilakukannya Rangkap Jabatan adalah SK No.141.2/KepKD/2008 mejadi SK yang berlaku meskipun telah ada SK terbaru yaitu SK No. 142.2/Kep-08/2009 akan tetapi tidak merubah posisi rangkap jabatan, melainkan mengisi posisi anggota yang telah pindah rumah kedesa yang lain, Upaya perubahan susunan kepengurusan tidak berdampak pada posisi rangkap jabatan, melainkan memunculkan dugaan rekayasa menutupi kepentingan politis Kepala desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Actions (login required)

View Item