Penegakan hukum terhadap tindak pidana human trafficking dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang: Studi kasus di Kepolisian Daerah Jawa Barat

El Islam, Yangyang Seiv (2018) Penegakan hukum terhadap tindak pidana human trafficking dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang: Studi kasus di Kepolisian Daerah Jawa Barat. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (126kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (213kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (494kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (625kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_datfarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy

Abstract

Perdagangan orang atau Human Trafficking merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, serta melanggar hak asasi manusia. Persoalan tindak pidana perdagangan orang adalah realitas yang tidak dapat dipungkiri padahal Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mempunyai cita-cita dan tujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan memelihara ketertiban, keamanan, dan kedamaian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tiga hal, pertama penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Jabar, kedua, kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, dan yang ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Polda Jabar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Jabar baik secara penal (represif) penindakan langsung setelah terjadinya kejahatan perdagangan orang sesuai dengan dengan aturan hukum pidana maupun secara non penal (preventif) dengan mencegah sebelum terjadinya kejahatan pidana; (2) kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang adalah kendala dari dalam Kepolisian (internal) dan dari luar Kepolisian (eksternal). Pertama, kendala internal diantaranya minimnya anggaran operasional pada Kepolisian itu sendiri, kemudian kendala sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan kendala pada sumber daya manusia. Kedua, kendala eksternal diantaranya kendala dari korban dan masyarakat yang pengetahuan hukumnya rendah tentang tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan sulitnya penegakan hukum berjalan secara lancar; (3) upaya yang dilakukan mengatasi kendala internal yaitu dengan menambah biaya operasional, menambah jumlah personel, dan mengadakan pelatihan khusus bagi anggota unit Trafficking dan People Smuggling. Upaya mengatasi kendala eksternal yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum untuk mensosialisasikan pentingnya memahami masalah tindak pidana perdagangan orang kepada korban dan masyarakat yang ada di wilayah hukum Polda Jabar.

Actions (login required)

View Item