Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah Hukum Polres Bandung dihubungkan dengan Undang-undang no. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Sopyana, Dede Irpan (2019) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah Hukum Polres Bandung dihubungkan dengan Undang-undang no. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (52kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (220kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (59kB) | Request a copy

Abstract

Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, termasuk juga dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan ringan. Dalam tiga tahun terakhir yakni tahun 2016-2018 penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum Polres Bandung tidak berjalan dengan maksimal. Hal demikian menunjukan adanya kendala bagi penyidik dalam menegakan hukum. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik Polres Bandung yang dapat memproses setiap tindak pidana penganiayaan ringan, untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dan upaya bagi penyidik polres Bandung dalam menjalankan konsep pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan ringan. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teori negara hukum, dimana salah satu ciri dari negara hukum ini ialah adanya supremasi hukum, yang kedua teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang salah satu faktornya ialah penegak hukum, dan ketiga menggunakan Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, dimana kepolisian mempunyai tugas pokok untuk menegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan ketentuan perundang-undangan dan kemudian melihat penerapannya, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa hukum positif dengan meneliti bagaimana ketetntuan hukum positif tersebut dalam prakteknya. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan, konsep pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum polres Bandung sudah sesuai dengan prosedur penyidikan yang diatur dalam KUHAP, Peraturan Kapolri serta peraturan perundang-undangan lain, yang kedua penegakan hukum dengan menggunakan jalur damai secara kekeluargaan dan yang terakhir dengan melakukan upaya pencegahan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum ini penyidik menemukan kendala berupa tidak sigapnya penyidik dalam hal pemanggilan terlapor serta pemanggilan saksi untuk tujuan pemeriksaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik Polres Bandung selalu melaksanakan evaluasi kinerja anggota untuk peningkatan kualitas kerja, serta melakukan koordinasi dengan pihak lain seperti RT/RW untuk memantau keberadaan si terlapor.

Actions (login required)

View Item