Penegakan Hukum terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke Media Lingkungan Hidup Dikaitkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Polda Jabar)

Ganjar Kamaludin Kamil, Ganjar (2015) Penegakan Hukum terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke Media Lingkungan Hidup Dikaitkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Polda Jabar). Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (114kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text (BAB I SD IV) 4_bab1sd4.pdf Download (587kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_daftarpustaka.pdf Download (207kB) | Preview

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pencemaran dan/atau perusakan yang dilakukan terhadap lingkungan hidup, dalam hal ini banyaknya pelaku dumping (pembuangan) limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke media lingkungan hidup, maka perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Perbuatan dumping (pembuangan) limbah akan menimbulkan dampak secara langsung terhadap lingkungan itu sendiri atau dampak terhadap ekosistem dan hayati serta dampak gangguan terhadap kesehatan manusia. Dengan terjadinya tindak pidana tersebut, maka lembaga penegak hukum pidana dalam hal ini Kepolisian daerah Jawa Barat harus tegas dalam menegakan hukum pidana terhadap pelaku dumping (pembuangan) limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana penegakan hukum terpadu di Kepolisian Daerah Jawa Barat yang merupakan bagian dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan kendala atau hambatan apasajakah yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup, serta bagaimana upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap pelaku dumping (pembuangan) limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum terpadu dan untuk mengetahui kendala atau hambatan yang terjadi di lapangan dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup terhadap pelaku dumping limbah yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta untuk mengetahui upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap pelaku dumping limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dan deskriptif analisis ini mencoba untuk menjawab pertanyaan tentang proses penyidikan dan kendala atau hambatan yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum pidana lingkungan hidup oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat serta upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empirik, dimana pendekatan yuridis (hukum) dibandingkan dengan empirik (kenyataan yang terjadi). Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan dan Penelitian ini dilaksanakan di SUBDIT IV RESKRIMSUS (Reserse Kriminal Khusus) Kepolisian Daerah Jawa Barat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 748 Kota Bandung. Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan hidup di daerah Jawa Barat belum optimal dan masih terdapat kekurangan dalam penegakan hukum terpadu, hal itu dikarenakan adanya permasalahan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian sehingga kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dengan ditegakannya hukum pidana terhadap pelaku, maka lingkungan hidup akan terjaga dan terpelihara dengan baik untuk generasi masa depan.

Actions (login required)

View Item