Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Sengketa Perkawinan (Analisis Atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 424 K/AG/2009)

Muhammad Akbar Maulana, Muhammad (1210301037) (2014) Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Sengketa Perkawinan (Analisis Atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 424 K/AG/2009). Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (188kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 3_bab1.pdf Download (267kB) | Preview
	Text (BAB II) 4_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB)
	Text (BAB III) 5_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB)
	Text (BAB IV) 6_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)

Abstract

Nebis in idem merupakan prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Perkara perdata sebagaimana yang dipaparkan disebut dengan nebis in idem, mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek yang sama, para pihak yang sama dan materi pokok perkara atau alasan yang sama, yang diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk yang kedua kalinya. Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung nebis in idem, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dalam penerapan asas nebis in idem ini belum ada kesepahaman diantara para hakim mengenai mutlak tidaknya diterapkan khususnya dalam hal sengketa perkawinan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya pada putusan nomor 424 K/AG/2009, sehingga perkara tersebut dinilai berkaitan dengan asas nebis in idem dan untuk mengetahui apakah asas nebis in idem dapat berlaku mutlak dalam perkara perkawinan. Penelitian ini mengangkat permasalahan pertimbangan hakim dalam menilai perkara berkaitan nebis in idem, serta penerapannya dalam sengketa perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif (Legal Research), metode penelitian ini dapat digunakan bagi penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode prespiktif melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah. Melalui penelitian ini ditarik kesimpulan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada putusan nomor 424 K/AG/2009, sehingga perkara tersebut dinilai berkaitan dengan asas nebis in idem adalah karena sengketa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengenai pemeliharaan anak telah diputus dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 617/Pdt.G/2006/PA.Bks, maka seharusnya gugatan tidak dapat diterima karena Nebis in idem. Dasar hukum atas pertimbangannya tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis in idem. Dan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar soalnya putusan. Tanpa mempertimbangkan hasil Rakernas MA RI tahun 2007, yang menyatakan perkara sengketa perkawinan tidak berlaku nebis in idem. Dalam sengketa perkawinan, nebis in idem tidak mutlak diterapkan dalam perkara perceraian. Sama halnya dengan perkara hak asuh anak tidak mutlak diterapkan nebis in idem, harus melihat dari kepentingan, kondisi anak dan fakta yang terjadi

Actions (login required)

View Item